KALTIMKORANSERUYA.COM – Lemahnya pengawasan aktivitas kerja PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dinilai Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris memicu banyak persoalan.
Menurut Agus Haris, seharusnya pengawasan komisaris lebih diperketat sehingga tidak berdampak pada karyawan. Salah satunya terkait keterlambatan pemenuhan hak para karyawan LBB.
“Apalagi keterlambatan pembayaran gaji para karyawan ini sudah sering terjadi. Saya rasa komisaris lemah dalam mengawasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT LBB. Jadi makin banyak persoalan,” ujar AH sapaan akrabnya, Rabu (30/8/2023).
Maka itu, AH meminta agar komisaris tegas dalam mengambil sikap dan pengawasan aktivitas kerja PT LBB agar lebih maksimal. Lantaran Pengawasan yang paling utama dinilai AH, itu bukan dari kepala daerah atau Direktur Perumda AUJ yang merupakan induk PT LBB.
“Tapi pengawasan dari komisaris,” timpalnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga menilai besarnya beban operasional PT.LBB ketimbang keuntungan yang diperoleh menjadi penyebab perusahaan tidak mampu membayar gaji 23 karyawannya.
“Padahal kalau pelabuhan itu dikelola dengan baik. Untungnya sangat besar. Maka ini fungsi kami (DPRD) mengawasi kinerja perusahaan daerah (PT.LBB). Kalau tidak dikontrol dengan baik bagiamana hasilnya bisa maksimal, malah rugi terus,” tandasnya.
Diketahui, sebelumnya PT LBB kembali menunggak gaji karyawannya. Sebanyak 23 karyawan PT.LBB mengeluhkan molornya pembayaran gaji di bulan Agustus ini.
Salah seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa tunggakan itu bukan hanya gaji tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2023.
“Seharusnya setiap tanggal 26 kita sudah gajian. Juli kemarin saja dipanjar dua kali,” ujarnya belum lama ini.(Adv)
