BONTANG – Keterbatasan anggaran Porprov VIII Kalimantan Timur 2026 tidak lepas dari tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang.
Di tengah kebutuhan kontingen, pemerintah harus lebih dulu mengamankan belanja wajib dan mengikat agar pelayanan publik tetap berjalan.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, Yoga Saputra, menjelaskan anggaran Porprov memang tidak dialokasikan dalam APBD murni karena saat itu belum ada kepastian mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan.
Ketika pembahasan APBD Perubahan, gambaran waktu dan tempat penyelenggaraan sudah lebih jelas.
Namun, jumlah riil peserta kontingen belum diketahui secara pasti sehingga kebutuhan anggaran juga belum sepenuhnya terukur.
“Pada saat APBD tidak dialokasikan karena ketidakpastian tempat dan waktunya. Kemudian saat perubahan sudah ada gambaran terang terkait waktu dan tempatnya, tetapi belum ada gambaran pasti terkait jumlah peserta kontingen,” kata Yoga.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Bontang terkait partisipasi kontingen pada Porprov 2026, Senin 12 Oktober 2026.
Ia mengatakan, usulan anggaran dari Dispopar Bontang untuk kegiatan Porprov sudah masuk dalam pembahasan perubahan.
Namun, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi.
Yoga menyebut, APBD Bontang mengalami penurunan sebesar Rp155 miliar dari murni menuju perubahan. Kondisi itu membuat pemerintah harus menunda kegiatan senilai Rp120 miliar dan meminta perangkat daerah melakukan penyesuaian anggaran.
Di sisi lain, belanja operasional justru mengalami tekanan. Kenaikan tarif dasar listrik dan kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional menjadi beberapa beban yang harus dipenuhi pemerintah.
Menurut Yoga, kebutuhan tersebut tidak bisa begitu saja dipangkas karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik, termasuk kebersihan dan operasional daerah.
“Yang harus diselesaikan dulu itu belanja kita di beban tetap operasional daerah. Pelayanan publik harus tetap jalan,” ujarnya.
Meski demikian, Yoga menegaskan kondisi serupa juga dialami sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Bontang, menurutnya, masih menghadapi tekanan fiskal yang relatif lebih ringan dibandingkan sejumlah daerah lain. (Adv)
