Samarinda – Minimnya anggaran perlindungan anak di Kaltim kembali mendapat sorotan DPRD. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai alokasi saat ini tidak sebanding dengan meningkatnya kasus kekerasan dan tantangan digital yang terus berkembang.
Menurutnya, anggaran sekitar Rp 400 juta per tahun jelas tidak cukup untuk menangani berbagai persoalan, mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga risiko penggunaan gadget pada anak.
“Dengan anggaran sebesar itu, sangat sulit bagi pemerintah merespons seluruh ancaman terhadap anak,” ujar Andi Satya.
Ia juga menilai regulasi yang ada sudah tidak relevan. Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak disebut perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial saat ini.
“Kebutuhan sekarang sudah berubah. Aturan lama tidak lagi mampu menjawab tantangan baru,” tegasnya.
Andi Satya menambahkan, revisi regulasi harus dibarengi penguatan anggaran dan kolaborasi lintas sektor supaya perlindungan anak tidak hanya sebatas wacana. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret karena anak merupakan kelompok yang paling rentan.
“Tanpa dukungan anggaran dan kebijakan yang kuat, perlindungan anak hanya jadi slogan. Kita butuh tindakan nyata,” tutupnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
