BONTANG – Persoalan ketimpangan jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta di Kota Bontang kembali menjadi perhatian DPRD. Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong adanya penyamaan persepsi dan langkah bersama agar kondisi tersebut tidak terus berulang.
Ia menilai, selama ini masih terdapat kecenderungan sekolah negeri mengusulkan penambahan rombongan belajar (rombel), sementara di sisi lain sekolah swasta justru kekurangan siswa. Kondisi ini berdampak langsung pada operasional sekolah swasta, termasuk terhambatnya pencairan insentif karena jumlah murid tidak terpenuhi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas bersama dalam satu forum agar seluruh pihak memiliki pemahaman dan tujuan yang sama.
“Kami berharap ada komunikasi dalam satu meja antara sekolah negeri dan swasta, sehingga kebijakan yang diambil bisa mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak,” ujarnya.
Heri mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kepada gubernur dan wakil gubernur. Namun, hingga saat ini belum seluruh kondisi di lapangan tersampaikan secara utuh ke tingkat provinsi.
Ia menekankan pentingnya peran aktif sekolah, khususnya swasta, untuk turut menyuarakan kondisi yang dihadapi melalui organisasi atau asosiasi yang ada.
“Koordinasi dari bawah sangat dibutuhkan. Tanpa dorongan itu, akan sulit memperjuangkan kebijakan di tingkat atas karena ada keterbatasan kewenangan,” katanya.
Selain itu, Heri juga meminta sekolah negeri untuk menahan diri dalam mengusulkan penambahan rombel, setidaknya hingga kondisi sekolah swasta lebih stabil.
Ia menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta juga merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan, termasuk dalam menyediakan lapangan kerja bagi tenaga pendidik.
“Perlu ada kesadaran bersama. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperberat kondisi sekolah swasta. Kita harus melihat ini sebagai kepentingan bersama,” tuturnya.
Lebih jauh, Heri menyebut bahwa pemerintah pusat pada dasarnya telah menempatkan sekolah negeri dan swasta dalam posisi yang setara, termasuk dalam hal dukungan kebijakan dan program. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi sekat atau persaingan yang tidak sehat di antara keduanya.
“Secepatnya kita akan lakukan pembahasan untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif bagi dunia pendidikan di Bontang,” tutupnya.(Adv)
