Bontang – Komisi A DPRD Kota Bontang mendorong pemerintah segera mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi potensi beban anggaran jaminan kesehatan masyarakat yang dinilai terus meningkat akibat kebijakan dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Bontsng, Ubayya Bengawan dalam pembahasan terkait program jaminan kesehatan masyarakat bersama t, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, kekurangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar masih dapat diatasi melalui perubahan anggaran tahun berjalan.
“Kalau untuk kekurangan Rp1,2 miliar itu masih bisa kita carikan solusi di perubahan anggaran. Insyaallah tidak ada masalah untuk jangka pendek,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah harus mulai memikirkan langkah jangka panjang agar pembiayaan jaminan kesehatan tidak sepenuhnya membebani APBD.
Legislator Golkar ini menyebut bahwa salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah menggandeng perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi. Pasalnya, Skema tersebut dinilai dapat mengurangi beban APBD dalam mengcover layanan kesehatan warga.
“Yang harus terus digarap itu TJSL dan dukungan dari provinsi, karena anggaran daerah tahun depan juga cukup berat,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar pemerintah bisa mencari sumber dukungan lain sebelum kebijakan efisiensi anggaran berdampak lebih luas terhadap program daerah.
“Kita harus mencari solusi lain agar jangan sampai ada dampak besar terhadap program-program daerah,” tukasnya.(Adv)
