KALTIMKORANSERUYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan menengah di Kaltim menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025.
Menurutnya, sejumlah kendala klasik seperti terbatasnya daya tampung di berbagai sekolah perlu segera diatasi agar tidak terulang kembali seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berharap pelaksanaan PPDB tahun depan lebih tertata dan tidak menimbulkan polemik yang sama,” ungkap Agus, Kamis (12/6/25).
Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi bersama DPRD telah menyusun langkah konkret dengan merencanakan pembangunan unit sekolah baru di beberapa wilayah yang selama ini mengalami kekurangan fasilitas pendidikan, khususnya jenjang SMA dan SMK.
Kutai Timur dan Berau menjadi dua daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan tersebut.
“Beberapa daerah masih sangat membutuhkan penambahan sarana pendidikan, seperti Samarinda, Balikpapan, dan beberapa kabupaten lainnya. Kutim dan Berau termasuk yang kami dorong percepatan pembangunannya,” jelasnya.
Agus juga menyampaikan bahwa tiga sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah unggulan pada tahun ini, yakni SMA 3 Tenggarong, SMA 10 Samarinda, dan SMA 2 Sangatta Utara.
Ia berharap penetapan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
“Harapannya, anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu dan mampu bersaing di masa depan,” ujarnya.
Secara khusus, untuk daerah pemilihan (Dapil) VI yang mencakup wilayah Kutai Timur, Agus mengungkapkan rencana pembangunan dua unit sekolah baru di Sangatta Selatan dan Sangatta Utara.
Ia optimistis pembangunan tersebut bisa dimulai pada tahun 2025. Selain itu, Kabupaten Berau juga akan mendapatkan satu tambahan SMA baru yang kini tengah dalam tahap perencanaan.
Upaya ini, lanjut Agus, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan menengah yang adil dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Pemerataan akses pendidikan harus menjadi perhatian utama. Dengan perencanaan yang sesuai juknis, kita bisa wujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
