KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya langkah konkret dalam penataan dan optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi.
Ia menyoroti masih banyaknya aset daerah yang tidak produktif dan justru menjadi beban dalam anggaran tahunan.
“Salah satu langkah yang kami dorong adalah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus untuk mempercepat evaluasi dan pengelolaan aset strategis daerah,” ujarnya, Jumat (2/5/25).
Pokja ini nantinya akan bertugas menyusun rekomendasi kebijakan, mengidentifikasi aset yang potensial untuk dikembangkan, dan merancang model pengelolaan yang efisien baik melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun skema kemitraan yang sesuai hukum.
Sapto menyoroti salah satu contoh aset tidak produktif, yakni Hotel Royal Suite di Balikpapan. Komisi II menyepakati rekomendasi penutupan sementara hotel tersebut hingga ada kejelasan terkait rencana revitalisasi atau pengelolaan baru yang lebih menguntungkan daerah.
“Kalau tidak jelas kontribusinya dan hanya membebani APBD, lebih baik ditutup. Ini langkah realistis agar daerah tidak terus dirugikan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap aset lain, termasuk yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Kutai Timur. Menurutnya, banyak aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita butuh sistem evaluasi yang menyeluruh agar semua aset bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Sapto berharap Pokja yang dibentuk nantinya melibatkan berbagai unsur seperti BPKAD, Dinas PU, Biro Hukum, dan BUMD, agar setiap langkah berbasis data dan kajian komprehensif.
“Optimalisasi aset ini akan jadi prioritas DPRD. Aset harus dikelola layaknya investasi, bukan sekadar kewajiban administratif,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
