KALTIMKORANSERUYA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti persoalan banjir di Kota Samarinda yang dinilainya semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Menurutnya, banjir di ibu kota provinsi itu dipengaruhi banyak faktor, termasuk kebijakan pengelolaan lingkungan di daerah sekitar seperti Kutai Kartanegara.
“Masalah banjir ini bukan sekadar urusan lokal Samarinda. Air itu tidak kenal batas wilayah, jadi ketika di daerah sekitar seperti Kukar terjadi kerusakan lingkungan atau pembangunan tanpa perhitungan, dampaknya langsung terasa di Samarinda,” ujar Darlis, Jumat (2/5/25).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Samarinda yang dikelilingi Kabupaten Kutai Kartanegara membuat kota ini sangat rentan terhadap limpahan air dari wilayah sekitar.
Karena itu, Darlis menegaskan pentingnya peran aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk turut terlibat dalam penanganan banjir.
“Pemprov tidak bisa lepas tangan. Ini masalah lintas kabupaten dan memerlukan koordinasi serta kebijakan yang terintegrasi,” katanya.
Darlis juga menyinggung perlunya perbaikan tata kelola lingkungan dan infrastruktur pendukung seperti sistem drainase, normalisasi sungai, serta konservasi daerah aliran air. Menurutnya, pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak memperparah risiko banjir.
Ia mendorong agar penanganan banjir melibatkan masyarakat dan dilandasi perencanaan jangka panjang berbasis data serta kolaborasi lintas sektor.
“Tanpa kebijakan yang tepat dan sinergi antarpemerintah daerah, banjir akan terus berulang dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
