KALTIMKORANSERUYA – Di tengah pesatnya dinamika pembangunan di Kalimantan Timur, terutama dengan hadirnya proyek strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan pandangannya tentang peran strategis lembaga legislatif.
Menurutnya, DPRD tidak semata bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah.
“Dewan bukan hanya tempat membahas anggaran atau membuat peraturan, tetapi juga mitra pengarah pembangunan. Kami harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan sejalan dengan kebutuhan rakyat,” ujarnya, Kamis (1/5/25).
Hasanuddin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari sisi fisik atau infrastruktur, tetapi harus menyentuh hal-hal mendasar yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Ia menyoroti pentingnya membangun secara seimbang di tiga sektor vital: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“Jika ketiganya dibangun secara seimbang, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud secara menyeluruh. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk saling bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, proyek IKN membawa peluang besar, tetapi juga memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
“Kita perlu memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan ekonomi yang merata. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.
Di akhir, ia menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan perannya sebagai penyambung lidah rakyat dan penyeimbang dalam pengambilan kebijakan.
“Tujuannya, adalah satu: menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah yang mandiri dan berkelanjutan dalam arti sebenarnya,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
