KALTIMKORANSERUYA.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembangunan ketahanan keluarga dengan menambung seluruh masukan dari berbagai pihak, sebelum Raperda tersebut diserahkan kepada Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan pihaknya terus mengupayakan agar nantinya perda tersebut menjadi berkualitas, “Kita mau bahwa perda ini relevan dengan keadaan kedepan, dia tidak hanya dibuat tahun ini saja, jangan sampai hingga bebebrapa tahun kedepan perda ini akan tumpul, Berarti tidak efektif,” ucapnya, Rabu 29 Maret 2023.
Ungkap, Deni Hakim Anwar, diketahui saat ini tingkat kekerasan terus meningkat, seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun kekeresan verbal atau tidak kepada anak pun juga meningkat, selain itu kerap kali ditemukan beberapa kasus terkait pencabulan terhadap anak yang ada di Kota Samarinda khususnya.
Dirinya menyebutkan, dalam mencegah masalah ini perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dan yang pertama adalah lingkungan keluarga, sebab ketika lingkungan keluarga itu bagus dalam mendidik akan membentengi ketahanan keluarga itu sendiri, setelahnya yaitu kondisi pendidikan di sekolah, dia menilai perlu diberi penyuluhan terkait ketahanan keluarga di sekolah.
Deni Hakim Anwar mengaku, secara berkala pihaknya akan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD,red) dengan tujuan agar perda yang di rumuskan berjalan efektif, “jangan sampai ada yang tidak terakomodir, termasuk nanti kita akan mengundang psikolog, sebab psikolog banyak juga menerima laporan konsultasi kejadian yang berkaitan dengan kejadian ketahanan keluarga,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya kondisi perekonomian juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, melihat data dari pengadilan agama bahwa alasan penyebab perceraian biasanya masalah persoalan ekonomi, sama halnya kasus kekerasan juga didasari persoalan ekonomi.
Maka sebab itu, Deni Hakim Anwar menyebutkan, semua memiliki keterkaitan dengan OPD, termasuk dinas pendidikan agar dapat memberikan sosialisasi seks bebas, bahkan Kementrian Agama sesuai dengan tupoksinya dapat memberikan pendidikan keagamaan, “jadi perlu untuk semua OPD bersinergi guna cipatakan ketahanan keluarga yang diinginkan,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga akan berencana dinas luar ke beberapa daerah luar provinsi yang telah dahulu menjalankan Perda Ketahanan Keluarga, “Karena kami ingin betul-betul menjalankan denga baik, jangan sampai hanya copy paste saja, kebanyakan perda di kota-kota lain hanya copy paste saja, padahal tidak sesuai dengan keadaan setiap daerah yang berbeda,” tutupnya.(ADV DPRD Kota Samarinda)
