KALTIMKORANSERUYA.COM – Komisi III DPRD Kaltim memberi lampu kuning kepada Dinas PUPR-Pera Kaltim terkait penggunaan anggaran 2023.
Hal ini lantaran Dinas PUPR Kaltim diketahui mendapat jatah APBD cukup besar sebesar Rp3 triliun.
“Alokasi anggaran Rp3 triliun di Dinas PUPR-Pera Kaltim diharapkan maksimal dan optimal untuk mengejar ketertinggalan infrastuktur di seluruh Kalimantan Timur,” kata Sutomo Jabir, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Senin (27/3/2023).
Terkhusus, Sutomo Jabir mendorong pemerataan pembangunan di dapiknya, Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Jabir sapaannya, mendorong agar dinas PUPR segera mengejar ketertinggalan infrastruktur yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Timur di 10 kabupaten/kota.
“Karena saya berasal dari Dapil VI Bontang, Kutai Timur dan Berau, tentu titik berat yang saya amati adalah di dapil saya. Misalnya Kota Bontang, sebagai kota problem utama kota Bontang adalah terkait masalah banjir yang rutin terjadi setiap tahun,” jelasnya.
“Masalah lain yang juga menjadi keluhan masyarakat adalah ketersediaan air bersih atau air minum dan minimnya ketersediaan lowongan kerja sehingga masih banyak pengangguran,” lanjutnya.
Dalam pertemuan itu, ia juga memastikan Dinas PUPR agar ada langkah-langkah yang dilakukan secara konkret oleh pemprov berkontribusi mengatasi banjir di Kota Bontang.
“Alhamdulillah beberapa hal yang kita rencanakan bersama (masuk dalam perencanaan,red) termasuk pembenahan Danau Kanaan salah satu pengendali banjir untuk Sungai Lai,” sebutnya.
Selain itu, penanggulangan banjir di Suka Rahmat, sudah masuk tahap pembebasan lahan dan DED. Itu terkait dengan penanggulangan banjir dan normalisasi yang ada telah direncakan.
“Lalu persoalan air minum tahun ini juga Pemprov akan membangun sumur didalam Kota Bontang, sebanyak dua hingga tiga sumur bor untuk menanggulangi krisis air di Bontang,” tegasnya.
Masih soal penanggulangan masalah di daerah yakni terkait Void yang dimiliki PT Indominco yang dimanfaatkan untuk bendungan nantinya bagi Kota Bontang. (ADV/DPRDKALTIM)
