KALTIMKORANSERUYA.COM – Komisi IV DPRD Kota Samrinda gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda, Kamis (2/3/2023).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan RDP bersama DP2KB merupakan salah satu bentuk dari komitmen untuk menyukseskan Raperda penyelengaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Dikatakannya, sebab Raperda ini juga usulan inisiatif dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda dengan melihat banyak sekali masalah di Kota Samarinda dari lahir hingga meninggal dunia.
Dirinya juga mengatakan jika menarik benang merah tentang bagaimana perananan keluarga sangat penting, “disini kita perlu meningkatkan ataupun mengotimalkan, melalui fungsi agama, fungsi keluarga hingga fungsi ekonomi, harus kita kuatkan,” jelas Puji.
Puji membeberkan pihaknya juga mencari dan mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait bagaimana perkembangan jumlah penduduk hingga pementasan kemiskinan sehingga dapat sesuaikan dengan indikator yang dimiliki Pemkot.
Ternyata setelah pihaknya gali indikator utama yang dicapai oleh Pemkot, bahkan lebih dari 100 persen dalam usahan dalam pentasan kemiskinan dan kejahatan masyarakat ternyata dibatasi dengan anggaran, terangnya.
Sehingga dengan anggaran yang kecil ini tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut secara maksimal, “sampai intruksi bahkan undang-undang berupa regulasi dari pusat tidak bisa diimplementasikan di Kota Samarinda,” ucap nya.
Legislator itu mengaku pihaknya saat ini sedang menggali permasalahan, diterangkannya bahwa pihaknya juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi yang ada, dan berharap dengan adanya Raperda ini nantinya dapat menjawab bagaimanan pemkot bisa memaksimalkan peran dari sebuah keluarga.
“mulai penanganan stunting, pencegahan terhadap narkoba, kenakalan remaja,pernikan dini dan lain sebagainya, termasuk bagaimana penguatan ekonomi dikeluarga itu bisa mengentaskan kemiskinan,” harapnya.(ADV DPRD Kota Samarinda)
