Home Headline News Tanggapi Rencana Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kelola Aset Pemprov Kaltim, DPRD :...

Tanggapi Rencana Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kelola Aset Pemprov Kaltim, DPRD : Efektifkan Aset yang Tidak Terpakai

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto : ist)

SAMARINDA, SERUYA.COM — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menanggapi rencana Dinas Perpustakan dan Kearsipan (DPK) Kaltim kelola aset Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin menyambut baik wacana itu. Dia menilai DPK Kaltim juga bisa memanfaatkan aset yang ada. Posisi gedung yang saat ini ditempati dinilai tak lagi strategis dikunjungi masyarakat, karena berada di lokasi rawan banjir.

Sebenarnya, DPRD Kaltim selalu meminta Pemprov untuk memfungsikan aset-aset yang telah lama tak terpakai untuk digunakan OPD.

“Sekilas mungkin ini tidak penting, tetapi ke depan ini jadi sangat penting. Segera mengalokasikan, mengefektifkan aset Pemprov yang tidak terpakai menjadi fasilitas perpustakaan agar literasi Kaltim meningkat. Ini jaminan masyarakat untuk bisa berperan di IKN juga,” ungkapnya, Selasa (20/9/2022).

Salehuddin juga prihatin dengan keberadaan bangunan gedung DPK Kaltim yang terletak di Jalan Juanda, Kota Samarinda, yang memang terkadang kondisinya mengalami banjir ketika curah hujan tinggi datang, sehingga minat masyarakat untuk datang berkunjung sangat kecil.

“Kita prihatin keberadaan bangunan Perpustakaan yang saat ini banjir jika hujan. Kita boleh mengesampingkan ini, tapi ini bagian upaya kita untuk bagaimana menumbuhkan minat baca akan sulit. Bagaimana masyarakat mau datang kalau fasilitasnya saja berpolemik sekian tahun,” terang anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini.

Pemprov Kaltim seharusnya juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia, dengan memperhatika bangunan Perpustakaan.

“Pemprov harus fokus pada peningkatan SDM, ini penting, jangan dengan rendahnya minat baca dan tidak didorongnya fasilitas, maka literasi kita akan rendah. Akan berdampak pada rendahnya daya saing masyarakat Kaltim, rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kaltim dan rendahnya income,” tutup Salehudin. (adv)