SAMARINDA, SERUYA.COM – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, menyindir belum ada program pembangunan fisik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Iya juga meminta pengisian posisi kepala biro barang dan jasa dilakukan secara professional.
“Iya lihat saja mana proyek-proyek pemerintah yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Udin, sapaan akrabnya, mengutarakan hingga mendekati masa akhir periode kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, belum ada gebrakan atau program berarti yang dilakukan oleh pemprov.
“Mulai dari rumah sakit pandurata sampai yang lain. Terutama Pandurata di RS AWS itu, sudah dilelang tapi belum rampung-rampung juga padaha anggaran sudah disetujui,” sambungnya.
Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah kemampuan SDM di bidang biro dan jasa.
Menurutnya Plt Kepala Biro dan jasa berinisial B bertanggungjawab atas banyaknya proyek-proyek yang mangkrak tersebut. Bahkan, DPRD sudah bersurat secara resmi kepada gubernur untuk mengevaluasi Plt tersebut yang dianggap menghambat pembangunan.
Adapun Plt Kepala Biro dan Jasa berinisial B tersebut justru mendaftarkan diri untuk mengisi posisi kepala biro barang dan jasa.
Mendengar hal itu, Udin meminta agar pemprov dalam hal ini gubernur benar-benar melakukan pengisian posisi jabatan secara professional.
“Itu yang kami harapkan. Jangan sampai posisi-posisi strategis di pemerintahan yang ada sangkut pautnya dengan pembangunan diisi oleh orang-orang yang cacat,” tegas Politisi PKB ini.
Ia menambahkan, ini berlaku untuk semua bidang, tidak hanya biro dan jasa semata. Harapannya agar bidang-bidang yang berhubungan dengan infrastruktur tidak mengalami perlambatan dalam pembangunannya.
“Untuk semua bidang agar tidak ada lagi proyek-proyek mangkrak karena alasan lambat lelang dan sebagainya,” pungkasnya. (adv)
