SAMARINDA, SERUYA.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tegas menolak kenaikan harga BBM. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Ali Hamdi.
Dia mengatakan kenaikan BBM belum tepat dilakukan di tengah sejumlah persoalan yang sempat berdampak besar bagi perekonomian negara salah satunya mengenai pandemi Covid-19.
“Kami dari fraksi PKS menolak dengan keras karena alasannya pemerintah belum tepat untuk menaikkan bbm karena kita baru saja keluar dari covid masih ada sisa sisanya,” kat Ali Hamdi Senin (5/9/2022).
Belum lagi persoalan melonjaknya harga minyak goreng yang juga berpengaruh pada psikologis masyarakat dan lagi-lagi kembali mendapat kabar tentang kenaikan BBM.
Untuk diketahui kenaikan BBM mulai dari dari jenis Pertalite yang semula Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar Subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax mulai dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Bagi Ali kenaikan harga BBM akan terimbas pada sejumlah sektor yang berkaitan seperti kenaikan harga sembako salah satunya lantaran biaya akomodasi yang juga dengan otomatis meningkat.
“Imbas dari naiknya BBM ini yang berbahaya, karena akan diikuti dengan naiknya harga harga lainnya,” tuturnya.
Maka dari itu ia sebagai wakil rakyat yang turut mendengar suara dan keresahan masyarakat meminta agar pemerintah dapat meninjau ulang atau bahkan mengembalikan harga BBM seperti semula. (adv)
