KALTIMKORANSERUYA.COM – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Bontang ditarget selesai di pertengahan Desember 2022 mendatang.
“Target pertengahan Desember lah,” ujar Abdul Haris usai rapat bersama tim asistensi Pemkot Bontang dan dinas terkait, di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (1/11/2022).
Adapun tiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang penanggulangan kemiskinan, Raperda fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta Raperda ketahanan keluarga.
“Tahun ini komisi I hanya mengusulkan 3 Raperda. Kalau Raperda penanggulangan kemiskinan sudah selesai dibahas, tinggal konsultasi publik dan harmonisasi saja. Jadi sisa dua Perda lagi akan kita selesaikan. Kita optimis ini bisa selesai tepat waktu,” timpalnya.
Sementara, untuk dua Raperda yang belum selesai pembahasannya akan dijadwalkan kembali oleh DPRD bersama tim asistensi Raperda Pemkot Bontang dan OPD terkait diantaranya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM), Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), dll.
“Untuk pembahasan dua Raperda ini sepertinya tidak butuh waktu panjang, karena sudah beberapa kali kita bahas. Jadi bisa lebih cepat selesai,” terangnya.
Misalnya, Raperda Narkotika hanya tinggal membahas terkait sanksi administrasi bagi pegawai yang terjerat narkoba.
“Karena banyak pegawai di lingkup pemerintahan terjerat kasus narkoba. Mulai dari pegawai tenaga kontrak daerah (TKD) hingga ketingkat Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi dengan Raperda ini ada regulasi di daerah yang mengatur sanksi administrasi terhadap pegawai yang terseret kasus narkoba,” tuturnya.
Sementara, berkaitan dengan Raperda Ketahanan Keluarga pembahasannya sempat molor dikarenakan naskah akademiknya belum diselesaikan Tim Asistensi bersama OPD terkait.
“Ini sempat molor. Tapi kita usahakan bisa lebih cepat,” tandasnya. (adv)
