KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyuarakan dukungan kuat terhadap langkah pemerintah dalam mendorong swasembada pangan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Ia menilai kedua wilayah tersebut menyimpan potensi besar untuk menjadi poros ketahanan pangan di Benua Etam.
Menurutnya, swasembada pangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Di tengah gejolak global dan tantangan ketergantungan impor, kemandirian di sektor pertanian menjadi kunci.
“Siap atau tidak, kita harus siap. Program ini bukan hanya kebijakan, tapi fondasi masa depan,” tegas Yenni, Rabu (28/5/25).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, sejauh ini dirinya telah banyak berdialog dengan petani lokal untuk menyerap aspirasi dan mendalami tantangan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi konkret antara pemerintah dan petani agar program ini tidak hanya berhenti pada wacana.
“Paser dan PPU punya lahan yang luas, jauh lebih besar dari daerah lain yang sudah lebih dulu produktif. Saya pernah lihat langsung di Yogyakarta, lahannya sempit tapi hasilnya luar biasa. Kita punya sumber daya, tinggal bagaimana mengelolanya dengan serius,” ujarnya.
Yenni juga menggarisbawahi perlunya perubahan cara pandang terhadap profesi petani.
Menurutnya, bertani hari ini tak lagi identik dengan pekerjaan berat dan kumuh. Dengan teknologi dan pendekatan modern, dunia pertanian bisa menjadi karier yang prestisius dan menjanjikan.
“Petani berdasi itu keren. Hari ini, bertani bisa dengan alat canggih, sistem tertata, dan hasil yang kompetitif. Kita harus ubah mindset lama yang menganggap petani itu identik dengan kemiskinan,” katanya.
Lebih jauh, Yenni menyebut bahwa memperkuat sektor pertanian lokal adalah langkah nyata untuk membangun ketahanan daerah.
Di tengah dinamika global yang tidak bisa diprediksi, daerah yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih tangguh menghadapi krisis.
“Ketika kita bisa menghasilkan sendiri apa yang kita makan, maka kita tidak lagi bergantung. Ini soal kedaulatan, bukan sekadar produksi,” terangnya.
Yenni memastikan DPRD Kaltim akan terus mendukung dan mengawal program ini, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran, agar para petani tidak berjalan sendiri dalam mewujudkan kemandirian pangan.
RF (ADV DPRD KALTIM)
