Home Headline News Tembus 723 Miliar, LMAN : Untuk Pembebasan Lahan IKN

Tembus 723 Miliar, LMAN : Untuk Pembebasan Lahan IKN

Ilustrasi potret Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia menuju 2045 (Ikn.go.id)
Ilustrasi potret Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia menuju 2045 (Ikn.go.id)

KALTIMKORANSERUYA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengucurkan dana sebesar Rp 723,78 miliar untuk pembebasan lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“IKN tahun 2023 LMAN sudah menyalurkan Rp 723 miliar, ini suatu capaian yang sangat baik,” kata Basuki Purwadi dalam acara Taklimat Media ‘Kinerja Pendanaan Lahan dan Optimalisasi Aset Negara,’ di kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Dari dana Rp 723,78 miliar, sebanyak Rp 466,183 miliar digunakan pembebasan lahan akses jalan IKN dan Rp 257,604 miliar digunakan pembebasan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.

Direktur Utama LMAN ini mengatakan tanpa pembebasan lahan pembangunan IKN mustahil dilakukan.

“Untuk pembangunan IKN tidak mungkin kontruksinya bisa dibangun jika lahannya belum dibebaskan,” katanya.

Hingga kini progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut dan telah mencapai 38 persen.

Menurut data yang dikumpulkan, progres pembangunan IKN Nusantara yang sudah tercapai terdiri dari pembangunan bendungan Sepaku, Istana Negara, Kantor Presiden, kantor Kementerian Sekretariat Negara, 4 kawasan kantor Kemenko, serta rumah tapak menteri.

Rencananya realisasi pembangunan ditargetkan paling lambat 17 Agustus tahun 2024.

Adapun pembangunan istana negara di pastikan akan rampung pada Juli 2024 mendatang.

Terkait anggaran dana, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Qoswara ikut angkat suara. Katanya, pembayaran LMAN khusus pembebasan lahan IKN akan bertambah seiring dengan progres pembangunan IKN.

Dalam tahap pertama, Jalan tol IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

“Pasti bertambah. Pertama satu masih berproses, jalan tol seksi 3A, 3B, 5A masih berproses. Kedua yang baru saja keluar penentuan lokasinya, itu ada jalan tol 6A dan 6B. Jadi itu sudah pasti akan bertambah seiring proses di lapangan berjalan,” ucapnya. (*)