KALTIMKORANSERUYA – Rencana pembangunan jalan penghubung dari Ring Road IV menuju Bandara APT Pranoto kembali tertunda. Subandi, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, menilai penundaan tersebut tak sekadar menunda infrastruktur, tetapi juga berdampak luas terhadap konektivitas, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Jalan pendekat ini bukan proyek biasa. Ia adalah jalur strategis yang menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, apalagi saat banjir melumpuhkan jalur utama,” kata Subandi, Jum’at (30/5/25).
Efisiensi anggaran disebut menjadi penyebab utama tertundanya proyek ini. Namun menurut Subandi, keputusan itu menimbulkan konsekuensi besar, termasuk meningkatnya risiko keterisolasian akses menuju bandara yang sejak 2018 menjadi pintu masuk utama ke Samarinda.
“Jalur poros Samarinda-Bontang satu-satunya yang saat ini diandalkan. Tapi kita semua tahu, jika hujan deras turun, jalur itu bisa tergenang dan menutup akses bandara. Ini sangat mengganggu,” jelasnya.
Subandi yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim menyatakan keprihatinan terhadap lambatnya realisasi jalan alternatif, yang padahal sudah lama masuk dalam agenda pembangunan.
Ia juga menyebut adanya inisiatif jalan alternatif via Sambutan dari Pemkot Samarinda, tetapi lagi-lagi terbentur keterbatasan dana.
“Masalahnya bukan pada kemauan, tapi pada kapasitas anggaran. Dan ini jadi pekerjaan rumah bersama, baik provinsi maupun kota,” tegasnya.
Dampak dari belum tersambungnya infrastruktur ini, lanjut Subandi, turut dirasakan oleh sektor pariwisata dan investasi. Ia menyebut akses yang sulit bisa menurunkan minat pelaku bisnis maupun wisatawan untuk masuk ke Kaltim, khususnya Samarinda.
“Kalau orang harus bertaruh dengan banjir setiap kali ingin ke bandara, mereka akan pikir dua kali untuk datang. Padahal daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan,” katanya.
Subandi turut mengungkapkan bahwa UPTD Wilayah II Samarinda yang bertugas menjaga kondisi jalan-jalan tersebut, saat ini bekerja dengan sumber daya terbatas.
Dari total anggaran sekitar Rp28 miliar, dana itu masih harus dibagi untuk wilayah lain seperti Kukar dan Mahulu.
“Bukan hanya anggaran, peralatan pun minim. Ini jadi kendala serius dalam pemeliharaan dan percepatan pembangunan,” tambahnya.
Melihat dampaknya yang berlapis, DPRD Kaltim mendorong agar pembangunan jalan pendekat ke APT Pranoto kembali masuk dalam prioritas utama.
“Selain memperlancar mobilitas, langkah ini sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
