KALTIMKORANSERUYA.COM – Persoalan banjir di Kota Bontang hingga saat ini masih belum terselesaikan.
Ketua komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan, banjir yang kerap terjadi di kota taman ini meliputi banjir rob, banjir tadah hujan dan banjir kiriman. Sehingga diperlukan penanganan yang maksimal dalam pengentasan masalah banjir.
“Banjir aja ini kasian yang selalu dikeluhkan masyarakat, bayangkan sebulan bisa 3 kali banjir,” ujarnya saat ditemui di kediamannya di Jalan tenis, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (27/4/2023), malam.
Ia pun meminta pemerintah memaksimalkan penggunaan anggaran untuk penanggulangan banjir dan menjadi skala prioritas. Terlebih, menurutnya proyeksi anggaran di APBD-Perubahan tahun 2023 ini sangat tinggi yakni Rp 2.2 triliun.
“Kalau perlu tambah alat berat untuk pengerukan sungai, saluran air atau drainase jadi lebih dioptimalkan. Ini PR kita semua dan harus betul-betul ditindaklanjuti. Itu aja pokoknya gimana caranya biar tidak banjir terus,” timpalnya.
Politikus Partai Golkar ini juga mengungkapkan, sebelumnya pemerintah telah menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 40 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Murni, untuk penanganan banjir.
Namun nominal itu dinilai masih belum cukup sehingga perlu dianggarkan kembali pada APBD Perubahan nanti untuk pengentasan banjir lagi.
“Di perubahan nanti akan dianggarkan lagi Rp 10 sampai Rp 20 Miliar, jadi secara bertahap. Nah tahun 2024 baru kita betul-betul prioritaskan banjir,” tandasnya.(Adv)
