KALTIMKORANSERUYA — Kalimantan Timur (Kaltim) adalah wilayah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang luas. Semisalnya pertambangan, perikanan, perkebunan dan pertanian.
Salah satu wilayahnya adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang merupakan wilayah pertanian. Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Baharuddin Demmu, saat ditemui di ruangan kerjanya Kamis (23/11/2023).
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu bersilaturahmi dengan penyuluh pertanian. Dia menganggap petani adalah tanggung jawab moril selaku anggota DPRD.
“Kukar itu mayoritas wilayah pertanian, saat kita lakukan silaturahmi dengan teman penyuluh pertanian juga petani, kita lagi melakukan pemetaan kebutuhan jangka panjang petani,” jelasnya.
“Jadi yang memahami betul kan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tuh, jadi saya berharap teman PPL itu mengindentifikasi kebutuhan masing-masing kelompok, misalnya kelompok petani tanaman pangan kebutuhannya adalah traktor,” sambungnya.
Lebih jauh ia menjelaskan kelompok tani harus memiliki semua alat pertanian.
“Saya sampaikan semua petani harus miliki alat pertanian. Jadi pertanyaannya adalah bahwa dikelompok ini masih ada kekurangan traktornya atau masih adakah kebutuhan lain dalam rangka untuk meningkatkan produksi hasil pertanian petani,” katanya.
“Nah itu yang kita diskusikan, kenapa itu menjadikan diskusi, karena kita tidak menginginkan lagi kedepannya petani tidak diperhatikan khusus, kita inginkan petani harus betul-betul menjadi perhatian khusus pemerintah,” lanjutnya.
Menurutnya perhatian khusus kepada para petani adalah tanggung jawab semua pihak.
“Perhatian khusus untuk sama-sama melakukan pemenuhan di banyak tempat misalnya air, itu menjadi problem, pada saat terjadi kemarau kemarin, itu ada beberapa wilayah di Kukar di daerah Sumber Sari salah satu desa di kecamatan Loa kulu, karena kemarau ini yang begitu panjang maka dia ini tidak menanam padi,” jelasnya.
“Itu dikarenakan sumber airnya tidak ada, nah termasuk misalnya petani tanaman hortikultura. Meski disana ada embung yang dibikin Pertamina tapi itu kan kering, nah yang harus kita pikirkan bareng adalah karena embung ini posisi di atas, maka sumber air harus suplai saat kemarau tapi pada saat hujan itu terisi, harusnya pemikirannya adalah karena di sana tidak ada sumber air sungai yang ada hanya air di bawah tanah. Nah itu kan bisa dibikin kan sumur-sumur bor baru itu dipompa ke embung untuk disalurkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh petani holtikultura,” sambungnya.
Ia meminta Pemprov, kabupaten/kota menjadikan hal ini perhatian khusus untuk mengantisipasi kedepannya saat musim kemarau tiba.
“Kedepannya adalah berharap setiap kecamatan itu punya data khususnya Kukar tentang kebutuhan-kebutuhan semua kelompok tani, jadikan enak, pada saat pemerintah melihat dan ini harus direspon bareng termasuk anggota DPRD, kita inilah, jadi mungkin ada hal yang harus dibantu melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” tegasnya.
“Sehingga itu jelas jadi kita tidak pusing lagi mengindentifikasi karena sudah dilakukan identifikasi oleh pemerintah. Nah pemerintah harus memberikan gambaran itu juga saat rapat, sehingga kita antara DPRD dan pemerintah bersama-sama bagaimana memikirkan untuk mendapatkan anggaran,” lanjutnya.
“Jadi kita minta supaya menjadi program, pemerintah kan begitu menyampaikan ke DPRD, saya kira teman DPRD tidak mungkin melakukan penolakan karena ini menjadi kebutuhan dasar kita untuk hidup,” tutupnya. (ayb/adv/dprd)
