KALTIMKORANSERUYA – Kekhawatiran atas kondisi Jembatan Mahakam I kembali mencuat setelah insiden tabrakan kapal tongkang ke-23 yang terjadi pada Sabtu (26/4/2025). Pilar utama jembatan kembali dihantam, kali ini tanpa pelindung, memunculkan kekhawatiran serius terkait keselamatan struktur.
Merespons hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa keputusan penutupan sementara jembatan telah disepakati dalam rapat pimpinan bersama Komisi II dan seluruh unsur terkait.
“Kami sudah rapat bersama dan sepakat meminta penutupan sementara. Hari ini, tim dari BBPJN Kaltim turun langsung untuk memeriksa kondisi struktur jembatan,” kata Ekti pada Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, pengecekan oleh BBPJN dilakukan menggunakan alat khusus untuk mengukur tingkat getaran dan kekuatan struktur pascainsiden. Dari pengamatan visual saja, lanjutnya, kondisi jembatan sudah sangat memprihatinkan.
“Kalau kita menilai sebagai manusia biasa, jembatan ini sebenarnya sudah tidak layak pakai. Ini sudah tabrakan ke-23, dan kali ini paling parah karena mengenai langsung pilar utama. Tidak ada lagi pelindung yang tersisa,” tegasnya.
Ekti menjelaskan bahwa DPRD sebenarnya mengusulkan penutupan total baik jalur darat di atas jembatan maupun jalur sungai di bawahnya. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan instansi vertikal seperti KSOP dan Pelindo.
“Kami ingin dua jalur itu ditutup sementara. Tapi kewenangan ada di instansi vertikal. DPRD maupun pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi,” ucapnya.
Selain aspek teknis, Ekti juga menyoroti dimensi hukum dari peristiwa ini. Ia memastikan bahwa pihak legislatif telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti insiden tersebut.
“Aspek pidana juga kami perhatikan. Rapat dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sudah dilakukan, proses hukum sedang berjalan,” katanya.
Namun, Ekti mengaku kecewa dengan respons lambat dari KSOP dan Pelindo. Menurutnya, alasan ekonomi yang sering digunakan untuk mempertahankan jalur sungai justru mengabaikan keselamatan warga.
“Mereka keberatan menutup sungai karena alasan ekonomi. Tapi kalau keselamatan jiwa yang dipertaruhkan, harusnya itu jadi prioritas,” tegasnya.
Ekti pun menyerukan agar semua pihak tidak menunggu jatuhnya korban untuk bertindak. Ia mendorong adanya keberanian dari para pengambil keputusan untuk melakukan tindakan nyata.
“Jangan sampai kita bergerak setelah ada korban jiwa. Ini soal nyawa. Kami minta semua pihak lebih berani dan tegas menghadapi situasi ini,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
