KALTIMKORANSERUYA.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan memberikan motor kepada masing-masing RT mendapat respon dari berbagai pihak. Tak terkecuali DPRD Bontang.
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, rencana pemerintah itu sebaiknya perlu dibahas ulang. Mengingat, biaya perawatan motor dan regulasi setelah masa jabatan RT berganti menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan.
Apalagi menurut AH sapaan akrabnya program itu merupakan salah satu visi misi itu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan motor tak main-main jumlah berkisar Rp 11,9 miliar.
“Apalagi katanya beban operasionalnya ditanggung sepenuhnya sama RT sebagai penerima. Nah ini makannya perlu dipertimbangkan dengan matang,” ujarnya, Selasa (2/5/2023).
Tak hanya itu, Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan terkait payung hukum yang harus diperjelas regulasinya termasuk aspek beban biaya untuk pemeliharaan motor itu.
“Contohnya, misalkan pemerintah yang menanggung pembiayaan pemeliharaan itu. Maka harus ada dibuat itu kebijakan, melalui peraturan walikota maupun petunjuk teknis,” terangnya.
Pun jika pemerintah akan membebankan biaya pemeliharaan kepada para RT maka, AH meminta pemerintah membuat payung hukumnya. Pemerintah harus mempertimbangkan opsi-opsi tersebut.
“Kalau tanggung jawabnya dilimpahkan ke RT harus menyiapkan payung hukum yang berkaitan. Entah itu sebagai hibah atau yang lainnya. Terutama tentang pembiayaan perawatan, pajak, hingga pengalihan saat masa jabatan RT Pemkot habis,” tandasnya.(Adv)
