KALTIMKORANSERUYA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyerukan adanya reformasi besar di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Ia menilai bahwa dua aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk karakter generasi muda dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja lokal di tengah arus globalisasi.
“Tantangan dunia pendidikan hari ini bukan cuma soal nilai akademik, tapi juga krisis karakter. Pendidikan yang baik harus dibarengi pembentukan moral,” ujar Darlis, Selasa (27/5/25).
Ia menyambut positif inisiatif pemerintah pusat yang mengusung program pendidikan berbasis karakter seperti “Garuda Transformasi”.
Menurutnya, program ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat fondasi kepribadian pelajar di tengah gempuran pengaruh negatif, termasuk dari media sosial.
Tak hanya dari sisi kurikulum, Darlis juga menekankan pentingnya peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter siswa.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjamin akses kegiatan ini secara gratis agar tidak menjadi beban bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Ekstrakurikuler bukan sekadar hiburan. Itu ruang penting bagi pembinaan karakter. Semua siswa harus bisa ikut tanpa terkendala biaya,” ujarnya.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, Darlis mengkritik kebijakan yang dinilainya terlalu longgar terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Ia menyebutkan bahwa saat ini TKA bisa masuk dan bekerja dengan visa wisata tanpa kewajiban menguasai bahasa Indonesia, yang dinilai merugikan pekerja lokal.
“Kondisi ini memperlemah daya saing tenaga kerja dalam negeri, terutama di kawasan industri seperti Kaltim yang tengah berkembang pesat,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi untuk menelurkan regulasi khusus yang memperkuat perlindungan terhadap pekerja lokal.
Salah satu contohnya adalah Perda Kota Bontang yang mewajibkan 75 persen pekerja perusahaan berasal dari tenaga lokal.
“Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pembangunan kualitas SDM lokal. Ini bukan hanya kepatuhan hukum, tapi bagian dari pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Darlis juga menyoroti rendahnya kesiapan daerah di Kaltim dalam mendukung program Sekolah Rakyat dari Kemensos, yang ditujukan untuk anak-anak putus sekolah.
Dari seluruh kabupaten/kota, hanya Samarinda yang dinilainya telah siap secara administratif dan penyediaan lahan.
“Program ini sangat strategis, tapi banyak daerah belum siap. Ini perlu perhatian serius,” imbuhnya.
Diakhir, Darlis mengajak seluruh pihak, khususnya sekolah, untuk lebih aktif dalam membimbing aktivitas pelajar di media sosial dan menjadikan pendidikan karakter sebagai pondasi dalam menghadapi tantangan zaman.
RF (ADV DPRD KALTIM)
