KALTIMKORANSERUYA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu memaparkan beberapa persoalan yang terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar) di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Hal itu dia disampaikan, saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim Ke-43, Senin (27/11/2023).
Di hadapan Pj Gubernur Kaltim, Ketua Komisi I anggota DPRD Kaltim itu menyampaikan beberapa teknis menyangkut usulan masyarakat yang masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Pertama kita sudah mendengar pak, apa yang disampaikan teman-teman dari seluruh Dapil dengan sejumlah usulan-usulan masyarakat satu sampai dapil enam. Yang ingin saya sampaikan terkait teknis pak Pj Gubernur dimana usulan masyarakat harus masuk ke dalam sistem pak yang namanya SIPD,” katanya.
“Pesan saya, pak Pj untuk mengingatkan kepada seluruh OPD nya, Kepala-kepala OPD saat proses penginputan untuk komunikasi dengan kami. Kadang yang diinput itu, karena tidak ada komunikasi sama sekali inputnya juga sembarangan,” sambungnya.
Lanjut kata dia, para OPD mengutamakan komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD Kaltim tiap Dapil yang ada.
“Misalnya ada tiga atau empat item (aspirasi) kadang yang masuk itu satu item aja, contoh kalau Nelayan tiba-tiba butuhnya kapal, mesin, tiba-tiba tanpa komunikasi sama sekali yang diberikan mesinnya saja, padahal Nelayan itu kan kapalnya yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan ke depannya teman-teman OPD ini pada saat juga melakukan penginputan itu juga harus membangun komunikasi dengan kami di DPRD jangan sampai penginputan itu tidak sesuai menjadi kebutuhan rakyat,” katanya.
Selain itu, pria dengan tagline selalu dengan rakyat itu menyampaikan di beberapa wilayah Muara Badak yang sampai saat ini belum merasakan listrik.
“Saya beberapa kali juga menyampaikan persoalan listrik, tapi sekali lagi kok pemerintah itu kok nggak pernah mau merespon pak ya. Kecamatan Muara Badak yang dari Kantor Camat itu, nggak sampai tiga kilo ada kampung yang namanya Badak Makmur, ada kampung yang namanya Solo Palai yang sampai hari ini juga tidak pernah merasakan listrik 24 jam,” bebernya.
“Saya ingin bilang begini pak Pj, Muara Badak itu adalah sumbernya energi minyak sejak tahun 1970 an, gas dihisap di sana pak, sumur-sumur minyak banyak sekali, tapi persoalan energi untuk rakyat itu tidak juga pernah menjadi perhatian serius pemerintah,” urainya.
“Teman-teman OPD ini minimal membangun komunikasinya dengan PLN, PLN ini jangan juga selalu bicara bahwa itu kan tidak banyak orang maka tidak untung, seharusnya tidak boleh berbahasa seperti itu karena PLN itu nggak bisa untuk begitu kan ini menyangkut persoalan hak dasar rakyat,” lanjutnya.
Wakil rakyat dapil Kutai Kartanegara itu, menaruh perhatian terhadap wilayah di pesisir yang akan terancam abrasi.
“Saya sampaikan bahwa wilayah Muara Badak, Marangkayu sampai Bontang itu, wilayah di pesisir pak, itu kan dihuni banyak oleh masyarakat Nelayan contoh di Desa Sebuntal ada kampung yang namanya Kampung Terusan, saat ini lagi sangat terancam abrasi,” terangnya.
“Saya sering melihat kegiatan Pemprov di Berau bagaimana proses penanganan abrasi pantai, saya ingin menyampaikan bahwa kampung ini sebenarnya pak kalau lagi air pasang itu juga sudah masuk dan sangat dekat ke fasilitas umum misalnya Masjid,” lanjutnya.
Lebih jauh ia menegaskan ke depannya pemerintah memberikan perhatian, karena di perkirakan 5-10 tahun kampung hilang begitu pun juga kampung yang namanya Desa Gresik.
“Sekali lagi saya ingin mengingatkan itu sehingga wilayah-wilayah pesisir Muara Badak sampai Marangkayu itu menjadi perhatian pemerintah di wilayah wilayah itu supaya abrasi itu bisa tertangani dengan baik,” tutupnya. (ayb/adv/dprd)
