KALTIMKORANSERUYA.COM – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menilai kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) kurang maksimal dalam pengembangan potensi pariwisata di Kota Bontang. Ia pun meminta agar Dispopar dipisah menjadi dua dinas berbeda, sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengembangan wisata di Bontang.
“Kalau dipisah lebih fokus dan maksimal kinerjanya,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu, Senin (1/5/2023).
Seperti halnya pengelolaan wisata Pulau Beras Basah, yang merupakan ikon wisata Kota Bontang yang saat ini mulai dilirik wisatawan domestik. Namun, Rustam menyayangkan kewenangan pengelolaan Beras Basah saat ini masih berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sesuai dengan UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, pemerintah kehilangan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa dikelola.
Politisi Partai Golkar ini pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang lebih aktif lagi melobi dinas provinsi agar kewenangannya bisa diserahkan ke Pemkot Bontang. Sebab Bontang yang merupakan kota industri perlu dari sekarang menentukan langkah atau upaya menumbuhkan ekonomi pasca migas.
“Lambat, kurang gerak cepat padahal provinsi sudah membuka diri. pemerintah yang nggak mau gerak cepat sepertinya. Sekarang mana coba itu hasilnya event 77,” timpalnya.
Tak hanya itu, dengan adanya peningkatan potensi wisata menurutnya bisa mendorong peluang usaha lain. Seperti ekonomi kreatif dan peningkatan UMKM.
“Harusnya ini bisa dimaksimalkan. Komunikasikan yang bagus ke Dinas Provinsi, perbanyak lobi-lobi ke sana jangan slow respon. Kalau begini jadinya potensi PAD hilang. Tidak ada Multiplayer efectnya, sampahnya ke kita, PAD nya enggak dapat. Padahal ikon ini di Bontang, sangat berpotensi meningkatkan PAD, apalagi kalau musim libur cuti bersama,” tandasnya.(Adv)
