BONTANG – Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang tidak hanya ditujukan untuk mempermudah pelayanan, tetapi juga harus disertai komitmen menjaga keamanan data pribadi masyarakat.
Hal ini ditegaskan Kepala DKUMPP Bontang, Eko Arisandi, menyusul penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Senin 16 November 2026, lalu.
Eko menyebut, kerja sama tersebut memiliki keterkaitan dengan komitmen perlindungan data pribadi yang sebelumnya ditandatangani DKUMPP dalam kegiatan transformasi digital pemerintah Kota Bontang pada 10 November 2026.
Menurutnya, pemanfaatan data kependudukan harus memiliki batasan yang jelas, terutama mengenai tujuan penggunaan dan kewenangan pihak yang mengaksesnya.
“Salah satu komitmennya adalah perlindungan data pribadi. Data pribadi tidak boleh disalahgunakan. Harus ada persyaratan, data itu diperkenankan untuk apa dan digunakan untuk kepentingan apa,” kata Eko, saat dihubungi Selasa 17 November 2027.
Ia mengingatkan, penyalahgunaan data kependudukan oleh pihak yang memiliki akses dapat menimbulkan konsekuensi, termasuk sanksi.
Karena itu, dilakukan perjanjian kerja sama sebagai salah satu instrumen untuk memastikan pemanfaatan data, dilakukan sesuai peruntukannya.
“Kalau data itu disalahgunakan oleh pengguna, tentu ada sanksi dan sebagainya. Itu salah satu bentuk perlindungannya. Jadi, penggunaan data harus jelas diperkenankan untuk keperluan apa,” jelasnya.
Sebelumnya, komitmen perlindungan data pribadi DKUMPP ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang diwakili Sekretaris DKUMPP, Alfrita Junain Sande, dalam kegiatan Transformasi Digital, Super Apps LIMAU, serta Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa 10 November 2026.
DKUMPP menjadi satu dari enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang menandatangani komitmen tersebut. Lima OPD lainnya yakni Sekretariat Daerah, RSUD Taman Husada, Disdukcapil, DPMPTSP, dan Badan Pendapatan Daerah.
Kepala Diskominfo Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, sebelumnya menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang melakukan pemrosesan data masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Melalui dua langkah tersebut, DKUMPP berupaya memastikan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk validasi persyaratan calon penerima bantuan permodalan UMKM, tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan informasi masyarakat. (Adv)













