Home Bontang DKUMPP Bontang Jajaki Akses Data Kependudukan Guna Validasi Penerima Bantuan UMKM

DKUMPP Bontang Jajaki Akses Data Kependudukan Guna Validasi Penerima Bantuan UMKM

Kepala DKUMPP Eko Arisandi (kiri) dan Kepala Disdukcapil Bontang Budiman (foto:koranseruya)
Kepala DKUMPP Eko Arisandi (kiri) dan Kepala Disdukcapil Bontang Budiman (foto:koranseruya)

BONTANG – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempermudah validasi data kependudukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Kepala DKUMPP Bontang Eko Arisandi dan Kepala Disdukcapil Bontang, Budiman, Senin 16 November 2026 lalu, di Ruang Rapat DKUMPP.

Kepala DKUMPP Bontang, Eko Arisandi, mengatakan kerja sama ini diperlukan untuk mempermudah instansinya memastikan keabsahan data kependudukan masyarakat yang menjadi calon penerima rekomendasi bantuan permodalan UMKM.

Salah satu persyaratan untuk memperoleh rekomendasi bantuan permodalan tersebut adalah pelaku usaha harus memiliki KTP Bontang. Karena itu, DKUMPP membutuhkan akses untuk memeriksa kesesuaian data kependudukan calon penerima.

“Misalnya terkait pemberian bantuan permodalan bagi pelaku UMKM. Salah satu persyaratannya memang harus ber-KTP Bontang. Dengan adanya kerja sama ini, kami ingin lebih mudah mengakses dan memastikan kebenaran datanya,” jelas Eko, Selasa 17 November 2026.

Menurutnya, selama ini proses pengecekan data membutuhkan koordinasi dan penyuratan kepada Disdukcapil. Melalui kerja sama tersebut, DKUMPP berharap nantinya dapat memperoleh akses langsung untuk melakukan validasi tanpa harus berulang kali mengajukan permohonan pengecekan secara manual.

Meski demikian, akses terhadap data kependudukan tidak serta-merta dapat digunakan setelah PKS ditandatangani. Eko menjelaskan, pemanfaatan data tersebut tetap harus melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Disdukcapil nantinya akan mengurus permohonan persetujuan kepada kementerian sebelum akses diberikan kepada DKUMPP sebagai instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Data kependudukan ini merupakan data yang dilindungi. Makanya harus ada perjanjian terkait penggunaannya. Nanti teman-teman Disdukcapil yang mengurus permohonan ke kementerian. Setelah mendapat persetujuan, baru aksesnya bisa diberikan kepada instansi terkait,” terangnya.

Dengan akses tersebut, DKUMPP berharap proses verifikasi persyaratan administrasi calon penerima bantuan UMKM dapat berjalan lebih mudah dan akurat. (Adv)