KALTIMKORANSERUYA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti soal tingginya angka stunting di Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking menekan kepada pemerintah daerah agar lebih aktif lagi dalam mengatasi persoalan stunting ini. Sebab, Angka prevalensi stunting Kota Bontang masih tinggi diangka 22 persen.
Hal ini Ia ungkapkan usai rapat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang III, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023).
“Bontang masih jauh di atas rata-rata nasional 14 persen,” ujarnya.
Selain itu, diungkapkan Raking, tren stunting sejak 2021 lalu, angkanya setiap tahun di Bontang selalu mengalami peningkatan. Yang mana di Tahun 2021 lalu kasus stunting mencapai sekitar 1.165 kasus. Kemudian di Tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 1.200 kasus.
“Dan tahun 2023 ini pun berpotensi terus mengalami kenaikan bila tidak tertangani dengan baik,” timpalnya.
Maka itu, Raking meminta keterlibatan semua pihak tak terkecuali para lurah di Bontang. Sebab, menurutnya ada beberapa lurah yang dinilai masih acuh terhadap persoalan stunting.
Lantaran, tak ada respon dari lurah saat dirinya menanyakan progres perkembangan masalah stunting di masyarakat. Padahal pihaknya (komisi I) selaku yang membidangi persoalan stunting ini kerap ingin berkoordinasi dengan beberapa kelurahan, namun lurahnya justru acuh tak acuh.
“Padahal kami (Komisi I) ingin tahu bagaimana perkembangan masalah stunting. Apakah ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Ditelpon pun kadang sulit. Mohon disampaikan ke lurah-lurah ini, kami ini DPRD bukan sekedar menanyakan, tetapi sama-sama cari solusi. Bagaimana program stunting di daerah masing-masing khususnya di Bontang Selatan bisa turun secepatnya. Sesuai program pemerintah pusat,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dan akan mengadakan rapat besar. Tidak hanya melibatkan unsur Forkopimda, namun juga dengan DPRD dan perusahaan dalam rangka menyelesaikan masalah stunting dan persoalan kemiskinan serta masalah sosial lainnya.
“Nanti kita buat rapat besar melibatkan semua unsur baik pemerintah, DPRD dan juga perusahaan. Karena selama ini kan kita hanya bahas antar forkopimda saja, itupun unsur pimpinannya saja,” terangnya.(Adv)
