BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menunda sejumlah kegiatan senilai Rp120 miliar menyusul penurunan kemampuan keuangan daerah.
Langkah itu dilakukan untuk menutup defisit setelah struktur pendapatan APBD mengalami tekanan.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, Yoga Saputra, mengatakan penurunan APBD dari murni menuju perubahan mencapai Rp155 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah tidak memiliki ruang untuk menambah kegiatan baru.
Sebaliknya, belanja harus dikurangi agar struktur APBD tetap seimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
“Di perubahan kita memang tidak ada harapan untuk memunculkan kegiatan baru. Saat mendengar kondisi bahwa akan terjadi defisit dari struktur pendapatan, otomatis belanjanya harus dikurangi,” kata Yoga saat Rapat di DPRD Bontang, Senin 12 Oktober 2026.
Ia menyebut, dari total penyesuaian yang dilakukan, sekitar Rp120 miliar berasal dari penundaan sejumlah pekerjaan berskala besar.
Sementara Rp30 miliar lainnya diharapkan dapat ditutup melalui pengurangan anggaran perangkat daerah.
Sayangnya, kata Yoga, upaya tersebut tidak mudah dilakukan.
Katanya, perangkat daerah juga memiliki keterbatasan anggaran, sementara sejumlah kebutuhan operasional tetap harus dipenuhi.
Yoga menjelaskan, pemerintah harus lebih dulu mengamankan belanja wajib dan mengikat, termasuk kebutuhan pelayanan publik.
Ditambah beban operasional juga meningkat, akibat kenaikan tarif dasar listrik dan kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional yang harus menggunakan Dexlite.
“Di satu sisi kita harus mengurangi belanja ratusan miliar, tetapi kebutuhan yang sifatnya wajib dan mengikat tetap harus diselesaikan karena pelayanan publik harus tetap berjalan,” ujarnya.
Yoga menambahkan, tekanan fiskal bukan hanya dialami Bontang. Sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur juga menghadapi penyesuaian anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. (Adv)
