BONTANG – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis 29 Oktober 2026.
Pada agenda itu, DKUMPP membuka ruang bagi pelaku usaha dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap layanan yang selama ini berjalan.
Mulai dari pelayanan di sektor koperasi, UMKM, perindustrian maupun perdagangan.
Kepala DKUMPP Bontang, Eko Arisandi memaparkan sejumlah arah kebijakan sekaligus evaluasi pelayanan di empat sektor yang menjadi kewenangan dinas tersebut.
Pembahasan mencakup layanan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, termasuk dukungan perbankan melalui Bankaltimtara.
Diketahui, rapat ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lukman.
Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
“Pengembangan koperasi dan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar kebutuhan pelaku usaha dapat terakomodasi,” jelasnya.
Karena itu, kata Lumkan, adanya forum ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara penyedia layanan dan masyarakat mengenai standar pelayanan yang harus dipenuhi DKUMPP.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
Lukman menyebut, melalui hasil FKP tersebut, DKUMPP berharap, semua masukan peserta dapat menjadi bahan perbaikan layanan. Sehingga kebijakan dan pelayanan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha di Bontang. (Adv)
