Samarinda – Fraksi PKB DPRD Kaltim memastikan akan membawa polemik seleksi Komisioner KPID Kaltim ke ranah hukum. Fraksi menilai proses yang dijalankan Komisi I DPRD Kaltim jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menyebut adanya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan seleksi, mulai dari prosedur yang dinilai tidak dijalankan secara penuh hingga dugaan persoalan independensi pada beberapa calon yang lolos.
“Dari evaluasi internal, prosesnya tidak sesuai ketentuan. Karena itu, fraksi bersepakat membawa masalah ini ke PTUN,” ujar Yenni.
Ia menjelaskan, PKB sebelumnya telah menyampaikan keberatan melalui mekanisme internal DPRD, namun belum menemukan penyelesaian yang memuaskan. Gugatan akhirnya menjadi pilihan untuk memastikan integritas seleksi tetap terjaga.
PKB akan resmi mengajukan gugatan setelah Gubernur Kaltim menerbitkan SK penetapan komisioner KPID.
“Begitu SK keluar, kami segera mendaftarkan gugatan,” tutupnya dengan tegas. (AL/Adv/DPRDKaltim)
