Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim menyoroti lemahnya kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum mampu memberikan pemasukan berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski sudah mendapatkan penyertaan modal dalam jumlah besar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengatakan banyak Perusda bergerak tanpa kejelasan arah bisnis dan justru menjadi beban bagi daerah.
Ia menilai dividen yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan dari menempatkan dana di bank.
“Banyak Perusda stagnan. Modalnya besar, tapi hasilnya minim. Dividen malah di bawah bunga bank,” ujar Husni.
Ia menyampaikan bahwa Komisi II saat ini tengah melakukan evaluasi total, termasuk mempertimbangkan penutupan usaha yang tidak menunjukkan perkembangan. Menurutnya, Perusda harus mampu memberikan keuntungan yang layak bagi daerah.
“Kalau kinerjanya tidak bisa melebihi hasil simpanan bank, ya lebih baik ditutup. Sudah banyak kasusnya,” tegasnya.
Husni juga menyoroti aset Pemprov Kaltim berupa Hotel Royal Suite Balikpapan yang dikelola Perusda namun tidak memberikan hasil apa pun. Ia memastikan langkah tegas akan segera diambil.
“Hotel itu tidak berjalan. Kami sepakat untuk memasang plang dan menarik kembali asetnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pihak pengelola hotel sempat mengancam membawa persoalan ini ke jalur hukum, namun Komisi II tetap pada keputusan untuk melindungi aset daerah yang tidak produktif.
“Kalau mau menggugat, silakan saja. Kami tetap akan menutup dan menarik aset yang tidak memberi manfaat,” tambahnya.
Meski masih banyak Perusda bermasalah, Husni tetap optimistis PAD Kaltim dapat ditingkatkan melalui pengelolaan potensi pendapatan yang selama ini belum dimaksimalkan pemerintah maupun DPRD.
Ia menegaskan evaluasi ini penting agar aset daerah benar-benar memberikan nilai tambah dan tidak terus membebani APBD. (AL/Adv/DPRDKaltim)
