KALTIMKORANSERUYA – Pembangunan Bandara Mahakam Ulu (Mahulu) bukan hanya soal infrastruktur baru. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menilai proyek tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk membuka keterisolasian dan memperkuat peran negara di kawasan perbatasan.
“Ini menyangkut masa depan Mahulu. Bukan hanya mobilitas, tapi juga konektivitas ekonomi dan eksistensi negara di wilayah terluar,” ujar Ekti, Senin (2/6/25).
Ia mengungkapkan, pembangunan fisik bandara difokuskan mulai tahun ini, khususnya pada pengerjaan landasan pacu (runway) dan apron.
Pendanaan pun digarap lintas sektor, yakni dari APBD Kabupaten Mahulu, APBD Provinsi Kaltim, dan APBN. Untuk tahap awal, Pemprov Kaltim menganggarkan dana sebesar Rp40 miliar hingga Rp45 miliar.
Bagi Ekti, medan geografis Mahulu yang penuh tantangan menjadi alasan utama urgensi bandara tersebut. Transportasi darat dan sungai selama ini dinilai belum mampu menopang mobilitas dan distribusi logistik secara efisien.
“Selama ini akses Mahulu masih sangat terbatas. Dengan bandara, jarak tempuh dan waktu distribusi bisa dipangkas drastis,” jelasnya.
Namun, Ekti juga mengakui bahwa proyek ini masih berada pada tahap administrasi teknis. Beberapa dokumen penting seperti DED (Detail Engineering Design), KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Kaltim, yang baru saja ditetapkan sebagai penanggung jawab proyek.
“Sebelumnya dipegang Dinas Perhubungan, tapi karena tidak ada nomenklatur yang pas, akhirnya dialihkan ke Dinas Cipta Karya dua hari lalu,” jelas politisi Gerindra itu.
Ia menyebut peralihan kewenangan ini turut menggeser jadwal pelaksanaan proyek. Penyusunan dokumen teknis diperkirakan membutuhkan waktu dua bulan, disusul tahapan lelang yang bisa memakan waktu sama.
Meski demikian, Ekti tetap mendorong percepatan. Ia berharap tahapan pelelangan bisa lebih cepat dari estimasi, agar proses konstruksi tidak tertunda lebih lama.
“Kalau bisa proses tendernya dipersingkat, tentu akan sangat membantu progres fisik. Kami minta semua stakeholder bekerja cepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ekti menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya melibatkan Pemprov Kaltim. Pemerintah Kabupaten Mahulu juga dilibatkan melalui kerja sama formal.
Nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kaltim dan Bupati Mahulu saat ini tengah difinalisasi sebagai dasar legalitas sinergi antarinstansi.
“MoU ini penting untuk memperkuat kerja sama dan memperjelas pembagian peran dalam pembangunan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
