KALTIMKORANSERUYA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya perhatian lebih terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah terpencil.
Ia menyebut bahwa ketimpangan akses layanan perlindungan menjadi faktor utama mengapa banyak kasus tidak terlaporkan dan luput dari penanganan.
“Di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, fasilitas sudah tersedia sehingga masyarakat tahu ke mana harus mengadu. Tapi di pelosok, korban sering kali tidak tahu harus ke mana, bahkan tidak punya akses untuk melapor,” kata Hasanuddin, Kamis (15/5/25).
Wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Kaltim disebutnya sebagai titik rawan yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh sistem perlindungan sosial.
Ia khawatir jumlah kasus yang sebenarnya bisa jauh lebih besar dibanding data yang tercatat, mengingat keterbatasan informasi, fasilitas layanan, dan pendampingan hukum di lapangan.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan di kawasan perkotaan tidak bisa serta-merta diterapkan di daerah terpencil.
Ia mendorong pemerintah untuk menyusun strategi berbasis lokal, termasuk penguatan edukasi dan jaringan pendamping berbasis komunitas.
“Butuh pendekatan yang relevan dengan kondisi daerah. Jangan sampai korban merasa tidak punya tempat berlindung atau malah takut bersuara,” tegasnya.
Hasanuddin mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang mulai mengalokasikan anggaran untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di beberapa daerah di Kaltim.
Namun ia berharap program tersebut diperluas agar menjangkau wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi segera.
“DPRD Kaltim siap mendorong regulasi maupun dukungan anggaran yang berpihak pada perlindungan kelompok rentan di wilayah-wilayah sulit akses tersebut,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
