KALTIMKORANSERUYA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Harun Al Rasyid membacakan hasil Reses anggota DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-43, Senin (27/11/2023).
Dalam laporannya anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan enam yakni Kabupaten Bontang, Kutim dan Berau itu menjelaskan hasil Reses anggota DPRD terkait usulan masyarakat. Usulan itu dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan.
Daerah yang mendapat kunjungan dari DPRD Kaltim dalam rangka melaksanakan Reses digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan yang ada dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat setempat.
“Kami menerima usulan masyarakat seperti infrastruktur, sebab ini sebagai sarana bagi masyarakat khususnya bagi angkutan umum, jadi perbaikan infrastruktur seperti jalan ini diharapkan pihak terkait segera diselesaikan,” katanya.
“Pada umumnya jalan menghubungkan desa dari desa yang lain dan jalan perkotaan. Kemudian bidang pendidikan adalah modal dasar untuk mencerdaskan generasi bangsa jadi pentingnya sarana dan prasarana untuk segera diselesaikan baik renovasi maupun membangun beberapa gedung sekolah serta fasilitas kelengkapan di dalamnya,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu juga, pria kaca mata itu mengimbau kepada pemerintah terkait untuk memberikan perhatian khusus kepada guru PPPK.
“Kami sampaikan pemerintah harus memberikan perhatian khusus guru PPPK, itu perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi keluhan kekurangan gaji atau tunjangan. Terlebih anggaran untuk sektor pendidikan dirasa saat ini cukup besar. Meminta peran pemerintah terkait untuk memperhatikan anak-anak putus sekolah agar anak tersebut mendapatkan ijazah melalui kejar paket A, B dan C sebagai bekal masa depan mereka,” bebernya.
“Kemudian sarana dan prasarana SMA, SMK, SMP, SD baik renovasi gedung maupun pembangunan ruang belajar dan akses menuju sekolah,” lanjutnya.
Terkahir ia menjelaskan laporan tersebut dibidang kesehatan tentang permasalahan yang dihadapi seperti pelayanan kesehatan pada sosialisasi tentang kegunaan BPJS, Kartu Indonesia Sehat.
“Kami juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan baik infrastruktur jalan, akses, gedung Puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan sampai di desa, kecamatan di tiga kabupaten tersebut. Bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan,” tutupnya. (ayb/adv/dprd)
