KALTIMKORANSERUYA — Belum lama ini diperingati HUT ke-78 PGRI serta Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2023.
Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin momen itu bukanlah hal sembarangan.
Dia menegaskan bahwa peringatan tersebut tidak boleh semata-mata hanya lakon seremoni. Namun perlu upaya nyata dan praktek serius dalam mewujudkan pendidikan melalui fasilitas yang diberikan kepada para Guru.
“Ya ini bukan sembarang momen. Kita dapat maknai terutama di Kalimantan Timur untuk terus membenahi proses penyelenggaraan pendidikan. Kita harap bukan hanya simbol saja, atau dilaksanakan sebagai formalitas saja, tetapi ada upaya konkrit,” katanya kepada awak media usai Rapat Paripurna ke-43 di Gedung DPRD, Senin (27/12/2023).
“Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi untuk bagaimana men-support peningkatan kualitas sumber daya guru dan tenaga pendidik kita. Kenapa ini penting karena sesuai dengan keputusan Kemendikbud. Kan ada Kurikulum Merdeka yang memang wajib dilaksanakan, dan itu bagian dari tuntutan yang pengetahuannya harus dimiliki oleh Guru-guru kita,” urai Salehuddin.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu menambahkan, berkaitan dengan melengkapi konsekuensi dari Kurikulum Merdeka, harus ada sarana prasarana yang harus di-support pihak terkait.
“Yang tak kalah pentingnya adalah, bagaimana memfasilitasi ekosistem proses pembelajaran ini, bukan hanya Gurunya, tetapi juga tenaga yang lain termasuk Pengawas, manajemen sekolah, misalnya Kepala Sekolah, itu juga menjadi bagian catatan penting sebenarnya. Mari kita benahilah, untuk kesejahteraan kita semua,” ungkapnya.
Salehuddin juga mengaku legislator dan Pemprov Kaltim sudah mendorong dan bahkan telah merealisasikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru.
“Tapi secara umum kita bersama Pemerintah Provinsi sudah berkomitmen. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita dorong, satu yang sudah terlaksana misalnya terkait dengan PPPK, TPP-nya yang tadinya 1,3, itu kita naikkan jadi 2,6. Itu komitmen kita sebenarnya bagiamana tingkat kesejahteraan PPPK bisa berjalan,” ungkapnya.
“Kemudian untuk ASN kita tingkatkan TPP Rp 250 ribu kan, itu bagian dari upaya kita untuk mendorong, termasuk honorer yang menjadi kewenangan provinsi, itu kita naikkan sampai Rp 1 juta, termasuk tenaga honorer Guru. Nah itu bagian dari upaya kita,” beber Salehuddin.
Salehuddin lebih jauh mengatakan pihaknya bakal komitmen mengawal agar Guru tetap sejahtera. “Ya bagaimana Guru entah itu statusnya non ASN, ASN kemudian PPPK, itu betul-betul kita support lah,” ujarnya.
“Artinya ketika tingkat kesejahteraannya kita fasilitasi, mudah-mudahan tugas dan fungsi mereka dalam proses pendidikan, itu betul-betul bisa maksimal. Kita fasilitasi sebisa mungkin, agar melahirkan generasi yang memang punya nilai tawar sekaligus juga mewujudkan kompetensi yang cukup tinggi,” tandasnya. (adv/dprd)
