KALTIMKORANSERUYA.COM – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diskop-UKMP).
Pasalnya, saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah distribusi minyak goreng curah bersama komisi II DPRD Bontang, PT EUP, CV Fatih Arsipratama, dan CV Sekendis Jaya Mandiri pada Senin (21/5/2023) lalu, Diskop-UKMP justru tidak memiliki data-data terkait laporan distribusi minyak goreng curah di Bontang.
Padahal menurut BW sapaan akrabnya, data-data tersebut sangatlah penting menjadi acuan pembahasan terkait minimnya distribusi minyak yang menyebabkan harga minyak goreng semakin melambung tinggi.
“Saya minta Pak Wali evaluasi ini Diskop-UKMP. Saya rasa ini mereka tidak kerja, sudah tau kita mau rapat masa tidak bawa data laporan. Saya minta data-data tadi di bagian ekonomi katanya tidak ada. Jadi fungsi koordinasi tidak berjalan, bagaimana kita mau cari solusi begini,” ujarnya saat rapat.
Adapun data laporan yang dimaksud BW tersebut yakni terkait sistem pendistribusian minyak goreng dengan kuota 20 persen yang dilakukan antara Perwakilan PT Energi Unggul Persada (EUP), bekerjasama dengan distributor minyak goreng yaitu CV Sekendis Jaya Mandiri, CV Fatih Arsipratama, PT Setia Ciptaloka.
“Saya tanya ke Diskop-UKMP soal mekanisme pendistribusian 20 persen minyak itu ke daerah seperti apa. Tapi mereka tidak paham. Harusnya kan mereka tau ini. Jadi masalah-masalahnya bisa teratasi,” timpalnya. Senin 22 Mei 2023
Politikus Partai Nasdem ini pun menyayangkan kinerja Diskop-UKMP yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seharusnya, mereka lebih paham persoalan yang ada terkait pendistribusian minyak goreng tersebut. Sehingga bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
“Kalau kita paham akar masalahnya dan lengkap dnegan datanya kan, pemerintah bisa cepat mengambil kebijakan. Sehingga urusan pendistribusian antar perusahaan itu tidak lagi bermasalah,”
Tak hanya itu, BW juga meminta Diskop-UKMP agar melakukan kajian ulang terkait mekanisme pendistribusian tersebut, seperti terkait multiplayer effect sejauh mana kerja sama perusahaan itu beroperasi, apakah menimbulkan efek bagi perekonomian daerah yang bersumber dari minyak goreng.
“Jadi semua harus jelas biar bisa dilakukan langkah preventif, dan memastikan apakah kerjasama antar perusahaan itu berdampak bagi perekonomian Bontang,” tutupnya.(Adv)
