KALTIMKORANSERUYA.COM – Pemerintah Kota Samarinda melarang adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di wilayah tepian, sebab dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda wilayah tersebut merupakan zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Beberapa waktu lalu, melalui Satpol PP Pemerinah Kota Samarinda kerap melakukan penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di kawasan tepian sebab dinilai melanggar aturan dan ketertiban tatanan Kota.
Merespon hal tersebut, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Anhar menyebutkan Pemerintah Kota Samarinda seharusnya perlu menyedikan lokasi baru bagi pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Tepian sebelum dilakukan penggusuran.
“Itu menjadi PR bagi pemerintah kota, itu kan dari periode ke periode seperti tidak ada solusi,” ungkapnya, “saya yakin pedagang kaki lima itu mau diatur, tapi kembali lagi tergantung pemimpin nya. Dan Pemerintah dan Negara harus hadir mencari solusinya, jadi Pemkot kerjakan saja,” timpal Anhar, Rabu, 26 April 2023.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menolak ketika terjadi penggusuran kembali sebelum adanya solusi yang diberikan terlebih dahulu, sebeb menurutnya hal tersebut sama saja menyengsarakan para Pedagang Kaki Lima yang sedang mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Apa yang menjadi masalah itu cari tahu dulu, lakukan penataan, jangan cuman menggusur. Itu yang gak saya terima apabila ada kelompok masyarakat kita yang termarjinalkan, hanya untuk mencari sesuap tanpa diberikan pembinaan dan kemudian digusur. Itu kami tolak,” terangnya.
Akhir, dirinya mengatakan dengan memberikan lokasi baru kepada Pedangan Kaki Lima seperti wilayah khusus kuliner khas yang ada di Kota Samarinda itu juga berdampak pada tata kota yang tersusun dan rapi.(ADV DPRD Kota Samarinda)
