KALTIMKORANSERUYA.COM – Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kawasan Samarinda bagian Kota saat ini telah menanggung dua beban aktivitas perkantoran, yaitu perkantoran milik Pemerintah Provinsi dan perkantoran milik Pemerintah Kota itu sendiri.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Kota Samarinda, Anhar menilai kini kewasan pusat pemerintahan Kota Samarinda yang terletak di kawasan kota telah padat, sehingga menurutnya perlu ada pemerataan ifrastruktur perkantoran di Samarinda Seberang.
“Kita bisa berhitung ada berapa pegawai dan kantor milik Provinsi yang terletak di Samarinda, dpr nya disini, Kantor Gubernur, Kantor DPRD, beberapa OPD dan kemudian kantor Samarinda juga ada berapa?,” ucapnya, Kamis 4 April 2023.
Ungkap Anhar, ketika ada pegawai yang bertempat tinggal seperti di tenggarong dan daerah pinggirian lainya, ketika masuk pada hari kerja maka pegawai tersebut akan masuk kantor yang berada di wilayah Kota Samarinda, “begitu situasi – situasi kondisi alam yang baik, tentunya akan berjalan lancar, namun disaat sudah begitu banjir dan gangguan alam sebagainya, sudah pasti terhambat segala aktivitas,” terangnya.
Sehingga, menurutnya mengatur kawasan Samarinda bagian pusat Kota tidak bisa dilakukan cara yang lain, sebab jika ingin memperbaiki dan mengatur lagi itu butuh biaya yang tidak sedikit, seperti cara mengatasi kemacetan, pengentasan banjir dan lainnya itu butuh biaya yang sangat besar.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuang itu menyebutkan salah satu jalan adalah menjadikan Samarinda Seberang menjadi bagian pusat perkantoran, “sekarang tinggal pemkot saja dan DPRD bagaimana untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur perkantoran di Seberang,” jelasnya.
Selain itu, dengan memindahkan pusat pemerintahan di Samarinda Seberang juga akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda itu sendiri, dan juga berhubung dengan berdirinya IKN.
“Kalau kita minta memindahkan Mall kan tidak mungkin, tapi kita punya cara berpikir bagaimana pengusaha itu mau bikin Mall disana. Saya kalkulasi ya bisnis, kalau kantor Wali Kota disana, Gubernur disana, dan DPR katakan disana, semua disana, maka ada berapa ribu masyarakat yang tinggal atau menetap di sana. Otomatis, kalau melihat segi ekonomi itu ada berapa uang yang berputar di sana,” tutupnya.(ADV DPRD Kota Samarinda)
