KALTIMKORANSERUYA – Kekurangan dokter di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kini menjadi perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini yang berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Menurut Yenni, kekurangan tenaga medis, terutama dokter di puskesmas dan rumah sakit umum, menyebabkan antrean panjang pasien dan kualitas pelayanan kesehatan yang menurun.
Meski Dinas Kesehatan PPU telah membuka lowongan untuk dokter, hingga saat ini tidak ada pendaftar yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk menjadi dokter, mengingat profesi ini membutuhkan keahlian khusus dan kualifikasi tertentu yang sulit dipenuhi.
“Pemerintah daerah, terutama Pemkab PPU, harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. Mereka harus bisa mengidentifikasi spesialisasi dokter yang paling dibutuhkan dan mencari solusi untuk mengisi kekosongan yang ada,” ujar Yenni Senin (28/4/25).
Lebih lanjut, Yenni menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan proses perekrutan dokter bisa berjalan lancar dan efektif.
Ia juga mengusulkan agar Pemkab PPU membuka peluang lebih luas bagi dokter spesialis agar kekosongan di layanan kesehatan bisa segera diisi.
Menurutnya, strategi yang lebih efektif diperlukan untuk menarik tenaga medis ke PPU.
“Ini bukan hanya soal jumlah dokter yang dibutuhkan, tetapi juga kualitas pelayanan yang harus tetap terjaga. Pemerintah daerah perlu menyusun langkah strategis agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang optimal,” jelasnya.
Di sisi lain, Yenni juga mengingatkan pentingnya teknologi dan sistem kesehatan berbasis digital dalam mendukung pelayanan kesehatan. Teknologi ini dapat menjadi solusi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, meskipun jumlah tenaga medis terbatas.
“Masalah kekurangan dokter memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan langkah yang tepat dari pemerintah daerah, pusat, serta kolaborasi dengan sektor swasta, masalah ini bisa diatasi,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
