KALTIMKORANSERUYA – Tingkat kesadaran masyarakat Kalimantan Timur dalam membayar pajak masih tergolong rendah dan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kaltim, Subandi. Ia menegaskan bahwa ketidakpatuhan warga, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, berdampak langsung pada laju pembangunan daerah.
“Masih banyak masyarakat yang menunda bahkan menghindari kewajiban pajaknya. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga melemahkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan,” ungkap Subandi, Kamis (15/5).
Ia menilai, pajak bukanlah beban semata, melainkan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam membangun daerah.
Menurutnya, setiap rupiah yang disetorkan melalui pajak akan dikembalikan kepada publik dalam bentuk layanan dan infrastruktur, seperti jalan, sekolah, serta fasilitas kesehatan.
Rendahnya kepatuhan, kata Subandi, mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat akan fungsi vital pajak dalam sistem pemerintahan.
Karena itu, ia mengajak warga untuk mengubah pola pikir, dari sekadar kewajiban administratif menjadi wujud tanggung jawab sosial demi kemajuan bersama.
“Lewat pajak, kita semua ikut berperan dalam menentukan kualitas hidup masyarakat Kaltim ke depan,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti masyarakat, Subandi juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah proaktif.
Ia menilai perlunya edukasi yang lebih masif mengenai pentingnya pajak serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar warga merasa kontribusinya berdampak nyata.Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak, lanjutnya, adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Ia optimis, jika kesadaran kolektif tumbuh, Kalimantan Timur bisa mewujudkan kemandirian fiskal yang mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
“Semakin besar partisipasi warga dalam membayar pajak, semakin kuat pondasi kita menuju pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
