SAMARINDA,SERUYA.COM — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Adam Sinte mendorong Gubernur Kaltim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pokja, yang dinilainya terlalu “power full” terhadap kebijakan lelang–lelang proyek pembangunan di Kaltim.
“Ini harus dievaluasi teman-teman di Pokja, karena dia power full. Jangan sampai lelang lambat, karena kadang-kadang SKPD yang biasa bekerjasama itu bagus, tapi Pokja memberikan assessment penunjukkan yang berbeda. Mohon dibenahi Pokja itu, jangan terlalu sibuk sendiri, karena idealnya kita punya sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi, jangan sampai Pokja main proyek,” katanya.
Dia mengungkapkan, dari akibat penunjukan kontraktor yang kurang teliti, akhirnya beberapa proyek dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor pemenang lelang.
Dia mencontohkan proyek kegiatan normalisasi drainase di Balikpapan yang menggunakan anggaran belanja langsung dengan dua paket pekerjaan. Dari paket pekerjaan tersebut, ternyata nilai lelang merosot dari nilai yang ditetapkan, yakni 29 persen dan 31 persen per paket kegiatan.
“Ada kegiatan normalisasi drainase di Balikpapan, itu ada dua paket. Paket pertama Pagu Rp 7 miliar, paket dua Rp 5 miliar. Tapi nilai kontrak dibanting, yang satu paket dibanting 31 persen dan satu paket lagi dibanting 29 persen. Begitu ada pengumuman, saya sudah ingatkan PPTK, pasti ini akan bermasalah nantinya. Ternyata benar,” bebernya.
“Saya terima laporan mereka diputus kontrak dan di blacklist,” sambungnya.
Akibatnya kata dia, dari proyek yang belum tuntas tersebut, membawa dampak pada lingkungan sekitarnya. Yakni setiap kali hujan, akses jalan menuju ke pemukiman warga digenangi lumpur
“Ini merugikan masyarakat yang ada di perumahan, tepat di bawah RSUD, karena setiap hujan, genangan lumpur mengganggu, itu akibat pekerjaan yang tidak tuntas. Sedangkan pada pengerjaan drainase, dinding penahannya luntur, akibat bantingan harga terlalu tinggi. Sudah pasti harga kegiatan akan berimbas pada kualitas proyek,” pungkasnya. (adv)
