KALTIMKORANSERUYA.COM – Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna mensejahtrakan masyarakat, Program-program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan selain bantuan dari pusat, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran murni 2023, Pemerintah Kota Samarinda menggelontorkan dana sebesar Rp 16,5 miliar untuk bansos kepada masyarakat. “Di apbd murni kita 16,5 m itu bantuan baik kepada driver online termasuk salah satunya,” terangnya, Rabu 29 Maret 2023.
Kendati demikian dirinya sampai saat ini belum mengetahui apakah realisasi program bansos sudah berjalan atau belum, makanya Deni Hakim Anwar berencana untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Dinas Sosial Kota Samarinda terkait realisasi Bansos tersebut. “Nanti coba komunikasi ke dinsos mempertanyakan kapan bansos tersebut dijalankan, harusnya saat ini sudah dijalankan,”ungkapnya.
Penggelontoran dana APBD terhadap Bansos oleh Pemkot, Disebutkan oleh Deni Hakim Anwar merupakan upaya Pemkot dalam mencoba mengatasi kemiskinan di Kota Samarinda, terlebih lagi kurang lebih 9.000 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrim.
Selain itu, selama ini dia melihat bahwa Bansos dari pusat banyak penerima yang tidak tepat sasaran, sehingga terkadang penerima Bansos juga tidak tepat menggunakannya bantuan yang diberikan.
“seperi di lambung mangkurat, penerima bansos didapatkan adalah pengguna narkoba, otomatis dana bansos digunakan beli narkoba”terangnya, “makanya terkadang bansos, bukan tidak tepat dalam penerimanya saja, tapi pengunaan penggunaan dari dana bansos ini juga kadang tidak tepat,” timpalnya.
Sehingga, ungkapnya, hal ini menjadi catatan dan disampaikan kepada dinsos, agar dapat di verifikasi ulang lagi, sebab masih banyak hal sebetulnya berkaitan dangan data tidak update, namun kini Dinsos mulai bulan April dan selama sebulan akan melakukan pemutakhiran data lagi.
“Untuk mengentaskan kemiskinan datanya dulu harus divalidkan, supaya tidak salah sasaran, data ini merupakan kunci dari segalanya, kalau kita sudah dapat datanya, dan betul-betul fiks, ini yang akan kita jalankan dan berikan bantuan,” tutupnya.(ADV DPRD Kota Samarinda)
