Home Samarinda Sarkowi Soroti Ketimpangan Daya Tampung Sekolah Negeri di Kukar: Ini Soal Keadilan...

Sarkowi Soroti Ketimpangan Daya Tampung Sekolah Negeri di Kukar: Ini Soal Keadilan Pendidikan

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry.(dok: koranseruya )
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry.(dok: koranseruya )

KALTIMKORANSERUYA – Ketimpangan dalam daya tampung sekolah negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.

Menurutnya, sistem pendidikan di Kukar belum sepenuhnya menjangkau seluruh kalangan, terutama siswa dari wilayah pelosok dan ekonomi menengah ke bawah.

“Banyak anak yang harus menunda sekolah hanya karena sekolah negeri tak bisa menampung mereka. Ini persoalan keadilan, bukan sekadar urusan teknis,” ujar Sarkowi, Minggu (15/6/25).

Ia menilai, masih tingginya ketergantungan masyarakat pada sekolah negeri menunjukkan bahwa pendidikan milik pemerintah dianggap paling terjangkau. Namun sayangnya, fasilitas yang ada belum berkembang sebanding dengan jumlah peserta didik baru setiap tahunnya.

Permasalahan ini tidak berdiri sendiri. Sarkowi menggarisbawahi bahwa luasnya wilayah Kukar dan jauhnya jarak antarpermukiman membuat akses ke pendidikan menjadi tantangan tersendiri.

Solusinya, menurut dia, bukan hanya menambah sekolah, tetapi juga memastikan lokasinya strategis dan sesuai dengan kebutuhan warga.

“Contohnya Loa Tebu. Itu kawasan penyangga yang potensial jadi pusat layanan pendidikan untuk desa-desa sekitar. Tapi pembebasan lahannya masih tersendat,” ungkapnya.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun warga untuk mendorong percepatan pembangunan sekolah.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan menurutnya adalah memetakan kebutuhan pendidikan berbasis wilayah secara rinci.

“Kalau warga mau hibahkan lahan, itu luar biasa. Tapi pemerintah juga harus cepat tanggap dan jangan berbelit-belit,” katanya.

Dampak dari keterbatasan daya tampung ini, lanjutnya, sangat nyata. Banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak ke swasta karena biaya yang tinggi, dan akhirnya anak-anak tersebut kehilangan satu tahun pendidikan.

“Kita bicara soal generasi. Kalau mereka tertunda setahun, itu bukan angka kecil. Dampaknya panjang,” ucapnya.

Sarkowi mendorong agar pemerintah menjadikan persoalan ini sebagai prioritas, bukan hanya dalam rencana, tetapi juga dalam eksekusi.

“Pemerataan akses pendidikan, adalah kunci dari pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan”, tutupnya.

RF (ADV/DPRD KALTIM)