BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menegaskan pentingnya memastikan enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah dibahas benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Fraksi PKB, Bonnie Sukardie, mengatakan bahwa keberadaan regulasi tidak cukup hanya kuat di atas kertas, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif di lapangan.
“Yang terpenting bukan hanya bagaimana raperda ini disusun, tetapi bagaimana implementasinya nanti benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya dalam pandangan Fraksi terhadap enam Raperda Inisiatif Pemerintah, Senin (18/5/2026).
Menurut Bonnie, enam raperda yang diajukan memiliki ruang lingkup strategis yang menyentuh berbagai aspek pembangunan daerah. Namun ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang lahir tidak mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap regulasi mampu menjawab kebutuhan riil warga, sekaligus menghindari potensi ketimpangan dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru tidak tepat sasaran atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Semua harus berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
Selain itu, Bonnie juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan raperda nantinya. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian utama agar kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap regulasi dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kolaborasi itu penting. Tanpa pengawasan dan keterlibatan semua pihak, regulasi yang baik pun bisa tidak efektif,” katanya.
Fraksi PKB sendiri menyatakan mendukung enam raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan seluruh prosesnya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(Adv)
