KALTIMKORANSERUYA.COM – Relokasi Ibu Kota Negara yang dilakukan Presiden masuk tahap pembangunan, 16000 tenaga kerja akan datang dari luar pulau Kalimantan Timur.
Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat Kalimantan Timur menolak dengan adanya hal tersebut, dinilai masih banyak masyarakat Kaltim yang pengangguran membutuhkan pekerjaan tersebut.
Persoalan ini direspon oleh, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti yang mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan statement terkait masyarakat lokal (Kaltim) yang akan terlibat pada pembangunan IKN.
“Melihat fakta yang ada di lapangan pemerintah mendatangkan tenaga kerja dari luar Kaltim saya rasa hal ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya”, Kata Puji sapaan akrabnya
Menurutnya mengapa hal itu dapat terjadi, dikarenakan potensi masyarakat lokal dengan masyarakat di Pulau Jawa sangat jauh berbeda mulai dari soft skill hingga ambisi dalam bekerja.
“Karena salah satu kendala saya melihat daya juang kita tidak seberapa mungkin lulusan SMA atau SMK lebih senang duduk dirumah di bandingkan dengan pemuda di Jawa sana yang lebih giat dalam bekerja”, Pungkasnya. jumat (10/2/2023)
Ia juga mengaku bahwa kurangnya program sertifikasi yang ada di Kaltim sehingga hal ini membuat masyarakat kurang dalam keterlibatan pembangunan IKN yang baru.
“Ya masih kurangnya masyarakat mempunyai kemauan dalam bekerja, makanya sertifikasi harus ada di Kaltim terkhusus di Kota Samarinda”, tutup puji saat di wawancarai.(ADV/DPRD Kota Samarinda)
