SAMARINDA, SERUYA.COM — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat paripurna ke-27, Selasa (9/8/2022). Rapat paripurna itu dihadiri Pj Sekretaris Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi.
Agenda rapat paripurna ke-27 itu memiliki itu ialah penyampaian laporan hasil reses atau aspirasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur masa sidang II tahun 2022.
Secara bergantian para wakil rakyat menjabarkan aspirasi yang diserap dari masing-masing daerah pemilihannya. Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Muhammad Adam Sinte.
Ia menyebutkan bahwa aspirasi dari masyarakat Balikpapan agar pemerintah provinsi tetap fokus untuk memperjuangkan ruas jalan provinsi di Balikpapan. Ruas ialah jalan Mulawarman sampai perbatasan Kutai Kartanegara dan ruas KM 5 depan Hotel Platinum hingga ke pelabuhan ferry.
“Kondisi jalan tersebut tidak dikategorikan mantap dan masih membutuhkan perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Terutama drainase di sisi kiri dan kanan jalan Mulawarman mulai dari Samsat Balikpapan sampai dengan perbatasan Kutai Kartanegara. Demikian ruas jalan provinsi di kilometer 5 depan Hotel Platinum ke pelabuhan ferry sedang dikerjakan perbaikan, terutama tanjakan di depan lapangan golf yang setiap musim hujan itu mengakibatkan banjir,” jabar Muhammad Adam.
Selin itu dirinya mengharapkan ada langkah yang signifikan dari pemerintah provinsi, menyikapi keluhan masyarakat Balikpapan terkait aset pemerintah provinsi yang diserahkan kepada MBS, untuk melakukan kerjasama kepada pihak ketiga dengan dibangun Balikpapan Supermall.
“Tapi sampai sekarang lahan tersebut hampir 10 tahun tidak ada progres signifikan di lapangan. Masyarakat Balikpapan merasa dirugikan dengan dibongkarnya dua kantor pemerintahan yaitu kantor lurah Mekarsari dan kantor kecamatan Balikpapan tengah. Sampai sekarang belum ada titik terang proses penggantian kantor yang dimaksud,” jabarnya.
Aspirasi berikutnya yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim itu adalah meminta alokasi anggaran ke pemerintah kota Balikpapan untuk penanggulangan banjir. Sebab banjir masih menjadi persoalan utama di Balikpapan. Ada beberapa daerah yang sampai sekarang masih langganan banjir seperti DAM, Sepinggan dan sekitar gunung Sari.
“Kemudian pak sekda ini masukkan juga kami terima setiap kali reses, ada kesulitan kawan-kawan konstituen ketika mereka mengusulkan beberapa usulan dari lingkungan mereka. Terutama dengan dibatasinya usulan mereka dengan Pergub 49 tentang alokasi bantuan keuangan minimal Rp2,5 miliar,” pungkasnya.
Sementara itu dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh PJ Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi, Pemprov menyambut baik dan mengapresiasi terhadap reses, yang dilakukan oleh anggota DPRD Kaltim sebagai wujud pelaksanaan undang-undang dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai tugas dan fungsi kedewanan.
“Kinerja anggota DPRD provinsi Kaltim saya yakin selama ini sudah maksimal dalam menyuarakan dan menjembatani aspirasi masyarakat. Tinggal tugas kita bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim yang harus terus dipacu disinkronkan, sehingga terbangun sinergi dan koordinasi yang baik serta harmonis,” ucap Riza. (adv/liq)
