KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mendorong inovasi dalam metode deteksi dini kanker serviks, dengan mengusulkan tes urine sebagai alternatif yang lebih ramah terhadap privasi dan budaya masyarakat.
Usulan ini mencuat di tengah keprihatinannya atas masih tingginya angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia.
Sebagai dokter spesialis kandungan, Andi memahami langsung tantangan di lapangan. Menurutnya, banyak perempuan terutama yang belum menikah merasa tidak nyaman atau malu menjalani pemeriksaan konvensional menggunakan spekulum, sehingga enggan mengikuti skrining dini.
“Ketidaknyamanan secara fisik dan psikologis sering jadi penghalang. Padahal, deteksi sejak awal sangat menentukan peluang sembuh,” ujarnya, Selasa (20/5/2025).
Ia mencatat bahwa setiap tahun lebih dari 36.000 perempuan di Indonesia didiagnosis menderita kanker serviks, dan hampir separuhnya meninggal dunia. Kondisi ini disebutnya sebagai situasi darurat yang harus ditanggapi dengan pendekatan baru yang lebih inklusif.
Sebagai solusi, ia mengusulkan metode deteksi berbasis tes urine untuk mengidentifikasi infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang diketahui sebagai penyebab utama kanker serviks. Menurutnya, metode ini praktis, non-invasif, dan bisa dilakukan secara mandiri.
“Cukup menampung sampel urine, tanpa harus datang ke klinik atau berhadapan langsung dengan tenaga medis. Ini sangat membantu terutama di wilayah yang minim fasilitas,” jelasnya.
Andi menilai pendekatan ini mampu membuka jalan bagi perluasan program skrining kanker serviks, terutama di komunitas-komunitas terpencil yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.
Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa reformasi metode skrining juga akan membantu mengikis stigma terhadap pemeriksaan organ reproduksi yang selama ini menjadi momok bagi sebagian masyarakat.
“Tes urine bisa jadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya,” kata Andi.
Diakhir, ia menekankan bahwa kesehatan perempuan adalah fondasi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
“Jika kita mempermudah akses dan menghilangkan hambatan budaya, maka kita juga sedang memperkuat masa depan generasi kita,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)