KALTIMKORANSERUYA – Setelah memimpin rapat monitoring dan evaluasi penyusunan Prognosis APBD Murni 2026 dan P-APBD 2025, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas komisi dalam proses tersebut.
“Sesuai hasil rapat hari ini, kami sepakat bahwa penyusunan anggaran bukan pekerjaan satu OPD saja. Harus ada koordinasi dan sinergi antar OPD dan juga lintas komisi, mulai dari Komisi I sampai Komisi IV. Prosesnya idealnya berlangsung dari Mei hingga Agustus dengan target dan sasaran yang jelas,” ujarnya, Rabu (28/5/2025), usai rapat di Gedung E Sekretariat DPRD Kaltim.
Namun, Sabaruddin juga menyampaikan rasa kecewanya karena Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak dapat hadir memberikan penjelasan rinci mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan daerah.
Menurutnya, kehadiran Kepala Bapenda sangat krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran beliau hari ini. Informasi dari Bapenda sangat penting untuk memastikan angka-angka pendapatan yang kami gunakan akurat. Kami berencana mengagendakan pertemuan lanjutan agar pembahasan dapat dilanjutkan,” jelasnya.
Sabaruddin menegaskan bahwa data yang lengkap dan tepat waktu dari setiap OPD adalah kunci keberhasilan penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan.
Oleh karena itu, ia berharap para kepala OPD bisa hadir langsung dalam rapat-rapat berikutnya untuk menyampaikan data dan penjelasan secara komprehensif.
“Kami minta agar kepala dinas terkait dapat berpartisipasi penuh agar proses perencanaan dan pengawasan anggaran berjalan maksimal dan memberi manfaat bagi masyarakat Kaltim,” tuturnya.
Rapat monitoring ini merupakan salah satu bentuk pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah sekaligus upaya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
RF (ADV DPRD KALTIM)
